Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

kontroversi: Upah Para buruh juga menolak sistem pengupahan yang ada dalam draft beleid
tersebut. Menurut mereka sistem pengupahan akan diubah menjadi perhitungan jam. Jika
pekerja bekerja kurang dari 40 jam seminggu berpotensi mendapatkan gaji di bawah upah
minimum.

Berdasarkan bahan penjelasan Kemenko Perekonomian, Omnibus Law memang akan mengatur
skema upah per jam. Namun upah minimum yang biasanya juga tidak dihapuskan.

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun, namun
pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah di atas UM dengan memperhatikan
kompetensi, pendidikan, dan sertifikasi.

Perusahaan dapat menerapkan skema upah per jam dengan beberapa syarat. Misalnya untuk
menampung jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerjaan paruh waktu, dan lainnya,
serta jenis pekerjaan baru seperti di bidang ekonomi digital.

Pemerintah juga beralasan untuk memberikan hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan
tersebut, perlu pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah
minimum. Apabila upah berbasis jam kerja tidak diatur, maka pekerja tidak mendapatkan
perlindungan upah.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, ketentuan soal upah minimum yang
kali ini hanya melibatkan tingkat provinsi dengan merujuk nilai inflasi di daerahnya. Hal itu justru
untuk mencegah kesenjangan antar kabupaten/kota. Sebab ketika ada kabupaten/kota di
sebuah provinsi menetapkan upah lebih tinggi, akibatnya kemudian si pengusaha memindahkan
usaha mereka ke daerah lain yang dinilai lebih murah.

Pesangon Para buruh juga mengkhawatirkan hilangnya pesangon bagi pekerja yang terkena
PHK. Pesangon itu ubah menjadi tunjangan PHK.

Namun, berdasarkan draft , RUU masih mengatur pembayaran pesangon. Besaran perhitungan
uang pesangonnya pun sama dengan yang diatur dalam UU 13 Tahun 2003.

Misalnya untuk masa kerja kurang dari 1 tahun dapat 1 bulan upah, lalu masa kerja 1 tahun atau
lebih tetapi kurang dari 2 tahun, dapat 2 bulan upah. Kemudian masa kerja 2 tahun atau lebih
tetapi kurang dari 3 tahun, dapat 3 bulan upah dan seterusnya.

Dalam bahan paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyebutkan bahwa
Omnibus Law masih memberikan perlindungan baru pekerja yang terkena PHK.

Pemerintah juga menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang berisi Cash Benefit
Vocational Training dan Job Placement Access. JKP sendiri tidak menambah beban iuran bagi
pekerja dan perusahaan.
Pekerja yang mendapatkan JKP juga tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang
berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan
Jaminan Kematian (JKM).

Menurut Ida, besaran pesangon yang lebih kecil bagi pegawai yang kena PHK itu dikompensasi
dengan pemberian pelatihan vokasi, dan mendapatkan akses penempatan.

"Kalau selama ini angka pesangon itu tinggi, tapi kan implementasinya tidak setinggi yang di
atas kertas. Nah untuk mengurangi kesenjangan itu, kami ingin memberikan kepastian
perlindungan dengan manfaat baru," papar Ida kepada tim Blak-blakan detikcom , Jumat
(21/02/2020).

363