Page 365 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Cuti Hamil Soal cuti hamil untuk buruh perempuan. Aturan itu tak dijelaskan dalam beleid
tersebut.
Padahal dalam UU 13 Tahun 2003 diatur tentang cuti hamil. Misalnya di Pasal 82 yang menyebut
buruh perempuan berhak mendapatkan istirahat 1,5 bulan sebelum lahir dan 1,5 bulan sesudah
melahirkan.

Memang dalam draft , Omnibus Law Cipta Kerja tidak ada yang mengatur cuti hamil untuk
buruh perempuan. Namun, bukan berarti Omnibus Law akan menghapuskan aturan yang
tercantum dalam UU sebelumnya. Karena, omnibus Law ialah UU yang dibuat untuk menyasar
satu isu tertentu dalam UU sebelumnya.

Selain itu, dilihat dalam Bab VII tentang Ketentuan Penutup omnibus law Cipta Kerja, Pasal 82
yang tercantum dalam UU Tenaga Kerja tidak termasuk pasal yang dicabut.

Sanksi Pidana Pengusaha Sanksi pidana ini menjadi isu kontroversial dalam RUU Cipta Kerja
karena dianggap dihilangkan. Sanksi itu sebelumnya juga diatur dalam UU 13 Tahun 2003.

Misalnya pengusaha yang membayar upah di bawah minimum bisa dipenjara selama 1 hingga 4
tahun.

Tapi sekali lagi bukan berarti tidak tertuang dalam draft Omnibus Law maka aturan itu hilang.
Lagipula dalam draft tersebut juga masih menjabarkan sanksi-sanksi yang bisa diterima
pengusaha.
Misalnya dalam draft Omnibus Law Pasal 445 pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Pasal yang dimaksud mengacu pada UU 13 Tahun 2003.

Karpet Merah Tenaga Kerja Asing (TKA) Lalu ada juga penolakan lantaran membebaskan
penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan begitu para buruh khawatir ketersediaan
lapangan kerja semakin berkurang dengan kedatangan para TKA.

Jika dilihat dari draft Omnibus Law Cipta Kerja, ada beberapa pasal yang mengatur tentang
penggunaan TKA dalam BAB IV Ketenagakerjaan. Misalnya di Pasal 437 dijelaskan setiap pemberi
kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.

Pasal itu juga menyebut pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga
kerja asing. Selain itu disebutkan TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan
kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Dalam Pasal 438 perusahaan yang ingin menggunakan TKA juga diwajibkan memberikan
keterangan. Misalnya alasan penggunaan tenaga kerja asing, jabatan dan/atau kedudukan TKA
dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan, jangka waktu penggunaan TKA, serta
penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

Dalam Pasal 49 disebutkan juga TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia
dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud diatur
dengan Keputusan menteri.

(upl/upl) ruu cipta kerja omnibus law omnibus law cipta kerja.

364