Page 363 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 363
Judul Melihat Lagi Pasal-pasal Kontroversial di RUU Cipta Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5134650/melihat-lagi-
pasal-pasal-kontroversial-di-ruu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-15 16:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau selama ini angka pesangon itu tinggi,
tapi kan implementasinya tidak setinggi yang di atas kertas. Nah untuk mengurangi kesenjangan
itu, kami ingin memberikan kepastian perlindungan dengan manfaat baru
Ringkasan
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Kerja rampung pada awal Oktober 2020. Setelah itu, RUU akan diserahkan
kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk proses pengesahan.
Dari 8.000 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ada, Panitia Kerja (Panja) RUU ini sudah
membahas 6.200 DIM atau progresnya sudah mencapai 75%. Namun, sekitar 1.800 DIM yang
belum dibahas ini adalah pembahasan di Bab IV RUU Cipta Kerja yakni tentang klaster
ketenagakerjaan yang masih didiskusikan secara tripartit, termasuk juga klaster investasi dan
administrasi pemerintahan.
MELIHAT LAGI PASAL-PASAL KONTROVERSIAL DI RUU CIPTA KERJA
Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-undang
(RUU) Omnibus Law Cipta Kerja rampung pada awal Oktober 2020. Setelah itu, RUU akan
diserahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk proses pengesahan.
Dari 8.000 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ada, Panitia Kerja (Panja) RUU ini sudah
membahas 6.200 DIM atau progresnya sudah mencapai 75%. Namun, sekitar 1.800 DIM yang
belum dibahas ini adalah pembahasan di Bab IV RUU Cipta Kerja yakni tentang klaster
ketenagakerjaan yang masih didiskusikan secara tripartit, termasuk juga klaster investasi dan
administrasi pemerintahan.
Pasal-pasal dari klaster di atas, khususnya klaster ketenagakerjaan merupakan pasal yang
menimbulkan kontroversi. Berdasarkan catatan detikcom , berikut pasal-pasal yang menjadi
362
