Page 432 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Realisasi belanja keseluruhan K/L tahun ini, lanjutnya, baru mencapai 48 persen dari bulan
Januari hingga Agustus.
"Dari 10 K/L terbesar, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat) dan Kementerian Kesehatan itu penyerapannya terendah, yaitu 34,3 persen,
41,5 persen dan 43,6 persen," tukasnya.

Sementara realisasi program PEN, baru terserap 21,8 persen atau setara Rp 151,25 triliun dari
total Rp 695,2 triliun. "Khusus untuk kesehatan, dari pagu Rp 87,55 triliun itu baru terserap Rp
7,14 triliun atau 8,1 persen dari pagu. Sementara untuk dukungan UMKM, dari pagu Rp 123,47
triliun baru terserap Rp 32,5 triliun atau 26,3 persen dari pagu," ujarnya.

Oleh karena itu, KH Ma'ruf meminta seluruh menteri memberi perhatian khusus terhadap
pelaksanaan program-program penanggulangan Covid-19 dan PEN yang telah disampaikan
Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

Turut mengikuti rapat telekonferensi itu ialah Menteri Koordinator bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menteri urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menkeu
Sri Mulyani Indrawati.

Terpisah pengamat sosial Maruly Hendra Utama berharap kebijakan pemerintah yang bakal
memberikan stimulus bagi pekerja perusahaan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan
harus benar-benar tepat sasaran guna meningkatkan daya beli warga.

"Saya bukan mempersoalkan besar kecilnya anggaran. Tapi stimulus bantuan tunai sangat
berguna untuk mendorong laju konsumsi masyarakat karena dapat mendorong pemulihan dari
sisi permintaan dan produksi. Namun, berbagai inisiatif stimulus ini perlu dipersiapkan secara
matang," jelasnya.

Hal yang paling mendasar yaitu data pendistribusian, sehingga tidak menimbulkan polemik yang
berkepanjangan sebagaimana evaluasi atas bansos lainnya. "Pemerintah perlu memastikan
desain bantuan bagi pekerja yang belum terjangkau, misalnya pekerja di sektor informal, melalui
perluasan target bantuan tunai ini atau bansos lain yang telah berjalan," imbuh dosen Sosiologi
Universitas Lampung itu.

"Stimulus bantuan tunai ini diharapkan turut meningkatkan serapan anggaran Pemerintah.
Pasalnya, hingga semester 1-2020, belanja negara telah terserap 39 persen, sementara realisasi
serapan PEN masih sekitar 21,8 persen," katanya.

Semua pihak, sambung Maruly tentu menginginkan agar langkah percepatan perlu terus
dilakukan agar stimulus perlindungan sosial serta ekonomi, terutama bagi UMKM dan korporasi,
dapat berjalan seiring pembukaan kembali aktivitas normal baru. "Jadi benar kata Wapres,
Menteri yang bisa memantau langsung. Bila perlu progresnya setiap hari disampaikan, agar
masyarakat tahu. Ini juga bentuk transparansi/' timpalnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah akan menambah
calon penerima manfaat subsidi upah bertambah menjadi 15.725.232 orang dari yang semula
hanya 13.870.496 orang dengan total anggaran mencapai Rp 37,7 triliun.

"Berdasarkan hasil koordinasi kementerian dan lembaga diputuskan untuk memperbanyak yang
mendapat manfaat menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang,
dengan demikian anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah mengalami kenaikan
menjadi Rp 37,7 triliun dari Rp 33,1 triliun," kata Ida.

431