Page 437 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 437
Judul DPR Mengaku Hati-hati dan Transparan Bahas RUU Cipta Kerja
Nama Media gatra.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/487513/hukum/dpr-mengaku-hati-
hati-dan-transparan-bahas-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Almer Sidqi
Tanggal 2020-08-14 17:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ketua DPR RI Puan Maharani meyakinkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja, yang merupakan
usulan pemerintah dilakukan secara hati-hati dan transparan.
Puan menyampaikan dalam pidatonya pada rapat Paripurna pembukaan masa sidang I Tahun
2020-2021 dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021 di Gedung
Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
"Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang
terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang
maupun di masa yang akan datang," ujar Puan.
DPR MENGAKU HATI-HATI DAN TRANSPARAN BAHAS RUU CIPTA KERJA
Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani meyakinkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja, yang
merupakan usulan pemerintah dilakukan secara hati-hati dan transparan.
Puan menyampaikan dalam pidatonya pada rapat Paripurna pembukaan masa sidang I Tahun
2020-2021 dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021 di Gedung
Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
"Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang
terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang
maupun di masa yang akan datang," ujar Puan.
Puan menyebut DPR tetap bisa bekerja menjalankan fungsi legislasi kendati dihadapkan pada
kendala berupa pandemi Covid-19.
"Dengan mempertimbangkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan kebutuhan untuk
melaksanakan tugas legislasi secara maksimal, DPR RI mengesahkan metode rapat virtual
melalui Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang," tuturnya.
436
