Page 439 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 439
Judul Puan: DPR Tetap Bahas Omnibus Law RUU Ciptaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qf1tes396/puan-dpr-tetap-bahas-
omnibus-law-ruu-ciptaker
Jurnalis Febrianto Adi Saputro
Tanggal 2020-08-14 17:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ketua DPR Puan Maharani membuka masa persidangan I tahun sidang 2020-2021, Jumat (14/8).
Di bidang legislasi, Puan menegaskan dalam masa persidangan I kali ini DPR tetap akan
membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.
DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, secara cermat, hati-
hati, transparan, terbuka dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan
kepentingan nasional baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang. "Sehingga UU
yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan
Republik Indonesia," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
PUAN: DPR TETAP BAHAS OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER
JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani membuka masa persidangan I tahun sidang 2020-2021,
Jumat (14/8). Di bidang legislasi, Puan menegaskan dalam masa persidangan I kali ini DPR tetap
akan membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.
DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, secara cermat, hati-
hati, transparan, terbuka dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan
kepentingan nasional baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang. "Sehingga UU
yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan
Republik Indonesia," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Selain itu, Puan mengatakan, DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar
Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama
dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip checks and balances
(pengawasan dan keseimbangan) pada pemerintahan.
"Salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap
penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. Baik itu yang menyangkut urusan bidang
438
