Page 443 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 443
Humas ARB , Lusi, menjelaskan aksi ini merupakan aksi lanjutan setelah aksi 16 Juli lalu. Mereka
merasa perlu kembali ke jalan lantaran DPR yang tadinya bersepakat tidak melanjutkan
pembahasan omnibus law di masa reses justru ingkar.
"Seperti yang kita tahu pada masa reses DPR masih melakukan pembahasan, itu menyalahi
kesepakatan yang sudah dibuat dan membuat kami perlu turun ke jalan jegal omnibus law," kata
Lusi, Jumat (14/8).
Lanjutnya aksi kali ini berfokus untuk memberi tekanan politik pada pemerintah. Ini sebagai
jawaban dari survei pemerintah bahwa RUU Cipta Kerja disetujui dan diterima masyarakat.
"Statement itu terlalu menggeneralisir, masih ada di titik api yang melakukan perlawanan,"
ujarnya.
Humas ARB lain, Revo, menjelaskan bahwa ARB secara jaringan nasional telah bersepakat
untuk tetap menggagalkan omnibus law oleh DPR. Menurutnya pernyataan bahwa RUU Cipta
Kerja menguntungkan Indonesia adalah kebohongan besar.
"Karena DPR tidak punya prioritas karena masyarakat sedang kesulitan, tapi DPR tetap getol
membahas RUU Cipta Kerja karena ketika dibilang RUU Cipta Kerja menguntungkan Indonesia
adalah kebohongan. RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan elite besar pengusaha dan
menindas rakyat kecil buruh tani maupun mahasiswa," katanya.
Dalam aksi ini setidaknya ada 7 tuntutan yang disampaikan: - Gagalkan omnibus law RUU
Cipta Kerja - Berikan jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan, dan upah yang
layak untuk rakyat terutama di saat pandemi - Gratiskan UKT/SPP dua semester selama pandemi
- Cabut UU Minerba, batalkan RUU Pertanahan, dan tinjau ulang RUU KUHP - Segera sahkan
RUU PKS - Hentikan dwifungsi TNI Polri yang saat ini banyak menempati jabatan publik dan
akan dilegalkan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja - Menolak otonomi khusus Papua dan
berikan hak penentuan nasib sendiri dengan menarik seluruh komponen militer, mengusut tuntas
pelanggar HAM, dan buka ruang demokrasi seluas-luasnya.
442
