Page 475 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

AKHIR SEPTEMBER, RUU CIPTAKER RAMPUNG

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) ditargetkan akhir September tahun
rampung dibahas.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Cipta Kerja (Ciptaker) berjalan baik.

"Perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses 9 Oktober 2020,"
kata Anggota Baleg Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Politikus PDI Perjuangan itu membenarkan pernyataan Menteri Koordinator (Menko)
Perekonomian Airlangga Hartato yang menyebut RUU Ciptaker sudah 75 persen rampung. Dia
mengatakan 6.200 dari 8.000-an Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah selesai dibahas.

"Berarti tinggal sekitar 1.800 DIM," ungkap dia.
Efesiensi waktu saat reses menjadi salah satu alasan pembahasan bisa dikebut. Baleg diizinkan
Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk membahas RUU Ciptaker selama masa reses agar aturan
tersebut bisa segera diketok.

"Kemarin selama masa reses rata-rata setiap kali pertemuan kita menyelesaikan 100 DIM," ujar
dia.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
mencapai 75%. RUU itu segera rampung dibahas.

"Ini menjadi sebuah catatan karena ditunggu-tunggu oleh banyak investor karena terdapat
beberapa peraturan yang meluruskan obesitas dari regulasi," kata Airlangga.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Fredick Broven
Ekayanta mengatakan bahwa daya saing ekonomi Indonesia itu lemah, penyebabnya adalah
ribetnya birokrasi.

Fredick menilai, RUU Cipta Kerja merupakan sebuah cara untuk menyederahanakan birokrasi di
Indonesia. Jika regulasi ini dapat segera rampung, maka kemampuan Indonesia dalam
mempertahankan algoritma sebesar 50 persen di ekonomi. Selain itu, Omnibuslaw adalah
langkah untuk meminimalkan penyelewengan birokrasi.

"RUU ini adalah mengganti banyaknya aturan yang ada di birokrasi, lalu disederhanakan menjadi
Omnibuslaw. Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi siapa saja untuk menanamkan saham
atau modalnya di negara kita, yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi
penduduk Indonesia," kata Fedrick.
Sosiolog Universitas Islam Negeri Sumater Utara Purjatian Anhar mengungkapkan, secara social
memang RUU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan kegaduhan di para pekerja dan buruh.
Karena, ada beberapa pasal di bidang ketenagakerjaan dapat menimbulakan perspektif yang
multitafsir bagi pembacanya.
Dalam upaya negara menghindari dari resesi ekonomi, kata Anhar, RUU omnibus law ini adalah
sebuah solusi, karena banyak investasi yang datang maka akan berbading lurus dengan daya
beli masyarakat yang akan meningkat.

474