Page 471 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 471
Sementara, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan
rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip pengawasan
dan keseimbangan pada pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai apa yang
disampaikan Puan bertentangan dengan apa yang diharapkan masyarakat.
"Kalau cermat, hati-hati dan transparan, seharusnya menghargai posisi seluruh elemen rakyat.
Ada buruh yang dirugikan, ada petani dan masyarakat adat yang berpotensi dirampas tanahnya,
juga menyuarakan hak rakyat untuk menyampaikan penolakan," tutur Jumisih ketika dihubungi
Tirto , Jumat (14/8/2020).
Bukan hanya klaster ketenagakerjaan tapi seluruh klaster dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja
dinilai bisa merugikan rakyat. Jumisih berujar bau busuk ketidakdemokratisan dan tidak
transparan telah dilakukan dari awal. Bukan hanya klaster ketenagakerjaan tapi seluruh klaster
dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja dinilai bisa merugikan rakyat. Jumisih berujar bau busuk
ketidakdemokratisan dan tidak transparan telah dilakukan dari awal.
Tak hanya Jumisih, dalam keterangan tertulis dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak),
mereka jelas-jelas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Gebrak menganggap Omnibus Law
lebih buruk daripada hukum di era penjajahan Belanda. Tak hanya itu, peraturan tersebut bakal
menghapus upah minimum kabupaten/kota, yang memungkinkan buruh dibayar per jam.
"Omnibus Law lebih jahat dari UU Agraria penjajah Belanda, karena membuka monopoli tanah
tiada akhir lewat pemberian HGU langsung 90 tahun bagi korporasi," kata Dewi Kartika, Juru
Bicara Gebrak..
Baca juga artikel terkait RUU OMNIBUS LAW atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika
(tirto.id - Politik ) Reporter: Adi Briantika Penulis: Adi Briantika Editor: Bayu Septianto
470
