Page 469 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 469
Judul Puan Maharani: DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja
dengan Cermat dan Terbuka
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/08/14/15104181/puan-
maharani-dpr-akan-lanjutkan-pembahasan-ruu-cipta-kerja-dengan-
cermat
Jurnalis Tsarina Maharani
Tanggal 2020-08-14 15:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Puan Maharani (Ketua DPR) DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU
tentang Cipta Kerja, secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam
daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021,
dengan tetap memperhatikan skala prioritas, sehingga kebutuhan hukum bagi NKRI dapat
dipenuhi
Ringkasan
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan terus
dilanjutkan di Masa Persidangan I Tahun 2020-2021.
PUAN MAHARANI: DPR AKAN LANJUTKAN PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA
DENGAN CERMAT DAN TERBUKA
JAKARTA, - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja
akan terus dilanjutkan di Masa Persidangan I Tahun 2020-2021. Puan memastikan pembahasan
RUU Cipta Kerja dilakukan secara hati-hati dan terbuka.
"DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, secara cermat, hati-
hati, transparan, terbuka," kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan DPR, Jumat
(14/8/2020).
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan, DPR dan pemerintah berupaya agar RUU Cipta
Kerja sesuai dengan kepentingan nasional di masa kini dan yang akan datang.Selain itu, DPR
juga akan berusaha menyelesaikan seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.
Berdasarkan revisi Prolegnas Prioritas 2020, ada 37 RUU yang ada di dalam daftar.
"DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020
pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, dengan tetap memperhatikan skala prioritas,
sehingga kebutuhan hukum bagi NKRI dapat dipenuhi," tuturnya..
468
