Page 468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di
Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Jokowi mengatakan, target-target tersebut harapannya dapat tercapai dengan RAPBN 2021
yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi virus corona
(Covid-19).

Sebab kata dia, krisis kesehatan yang muncul akibat pandemi tersebut telah menyebabkan
peningkatan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di dalam negeri.

"Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi
nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan
produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi
menuju era digital, serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi," ujar
Jokowi.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan penduduk miskin dari
25,1 juta menjadi 26,4 juta pada periode Maret 2020. Secara persentase, jumlah penduduk
miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 persen poin terhadap
September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Sementara di sisi lain hingga 31 Juli 2020. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat
terdapat 2,14 juta tenaga kerja baik formal dan informal yang terdampak Covid-19.

Angka tersebut sudah terdata berdasarkan nama dan alamat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah
dengan tenaga kerja yang terdampak imbas dari situasi pandemi Covid-19 paling banyak.

Menurut data yang dihimpun Kemenaker, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda,
hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang
terdampak Covid-19 di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.

.

467