Page 490 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Judul BEM Kampus di Yogyakarta Tegaskan Tolak Omnibus Law RUU Cipta
Kerja
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/bem-kampus-di-yogyakarta-
tegaskan-tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-1u029dh4P14
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-14 13:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

BEM Kampus di Yogyakarta Tegaskan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja kumparanNEWS
Konten Redaksi kumparan Sejumlah kampus di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum BEM
Daerah Istimewa Yogyakarta sepakat menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

BEM KAMPUS DI YOGYAKARTA TEGASKAN TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA

Create Story BEM Kampus di Yogyakarta Tegaskan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
kumparanNEWS Konten Redaksi kumparan Sejumlah kampus di Yogyakarta yang tergabung
dalam Forum BEM Daerah Istimewa Yogyakarta sepakat menolak RUU Cipta Kerja atau
Omnibus Law. Wakil Ketua 1 BEM DIY, Pancar Setiabudi, menjelaskan RUU Omnibus Law ini
tidak menjawab kebutuhan rakyat Indonesia dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun
ketenagakerjaan.

"Semua sepakat atas penolakan atau penggagalan Omnibus Law . Ketika masuk forum ini yang
hadir cuma diperbolehkan 20 perwakilan karena masih pandemi corona. Ini tidak hanya gerakan
BEM DIY tapi juga ada BEM SI. Gerakan bersama. Mayoritas kampus Yogya menolak Omnibus
Law," kata Pancar, usai audiensi di Kompleks Kepatihan Pemda DI Yogyakarta, Jumat (14/8).

BEM yang hadir antara lain berasal dari kampus UII, UNY, UGM, UMY, UPY, dan Janabadra. Lebih
lanjut Pancar menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan gerakan lain di dalam upaya
menggagalkan Omnibus Law. Sehingga gerakan tidak hanya dengan turun ke jalan saja.

"Hal seperti ini ( audensi ) hal yang cukup konstitusional bertemu ranah pemerintahan dan
menjelaskan secara rinci," kata mahasiswa UII ini.

Pancar menjelaskan, dari analisis para mahasiswa, Omnibus Law tidak akan menyelesaikan
ketersediaan lapangan pekerjaan, terlebih lagi mengedepankan hak-hak pekerja.

"Di sisi lain permasalahan ekonomi Indonesia tidak berkutat kepada investasi saja, melainkan
kualitas kelembagaan yang masih rentan akan praktik korupsi yang menghambat perputaran
ekonomi Indonesia. Di samping itu jaminan akan keberlanjutan lingkungan justru
dikesampingkan dalam narasi RUU Cipta Kerja," tegasnya.

489