Page 493 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

kedepannya. Mulai pelegalan tenaga kerja kontrak (outsorching), pengupahan tidak layak,
hingga penghapusan UMK yang mengancam kesejahteraan buruh.
Dia khawatir, penyusunan RUU ini tanpa mengindahkan partisipasi publik, maka kerentanan PHK
massal hingga eksploitasi kerja akan menghantui para pekerja.

Melihat kondisi tersebut, Aliansi Malang Menolak Omnibus Law dengan tegas menolak Omnibus
Law. Mereka mendesak DPR RI untuk menghentikan penyusunan RUU Omnibus Law yang dinilai
cacat karena tidak menyertakan partisipasi publik.

Ada 6 poin tuntutan dari Aliansi. Sebut saja menolak politik upah murah, memberikan hak
nomatif buruh dan jaminan sosial kesehatan, menghentikan sistem kerja kontrak dan
outsorching, komersialisasi pendidikan, eksploitasi lingkungan hidup, dan kebebasan
berpendapat.

''Selama DPR RI bersikukuh mengesahkan RUU Omnibus Law ini, kami tetap akan menolak diam
dan terus turun ke jalan,'' tegasnya.

Aksi ini mendapat atensi dari Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah. Secara normatif, DPRD
Kota Malang akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ini ke tingkat pusat.

Melihat hal itu, Versal merasa tidak puas. Sikap anggota dewan dinilai masih mengambang.

''Kami tetap tidak puas. Mereka belum ada sikap yang jelas terkait hal ini. Keberpihakan mereka
masih tidak jelas. Mau berpihak pada masyarakat atau kemana,'' pungkasnya.

Pantauan di lapangan, aksi berjalan kondusif. Puluhan aparat kepolisian juga bersiaga melakukan
antisipasi keamanan.

Tugu Malang ID Gelombang Gravitasi Penolakan Slamet di Bantul Omnibus Law Jude Law
Wisata Malang Malang2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.265.

492