Page 497 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 497
Selain itu rumusan undang-undang omnibus law juga mengancam kesejahteraan buruh, seperti
menghapus jaminan upah atau menghilangkan upah minimum regional.
Untuk memperjuangkan aspirasi tersebut, buruh memilih mengirim juru runding untuk
membicarakan RUU Omnibus law dengan anggota parlemen. Meski begitu upaya unjuk rasa
akan dilakukan dengan jumlah yang lebih besar, jika legislator setempat tidak melakukan
pergerakan yang berarti menolak RUU Omnibus law.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Riau, Tumpal Hutabarat , mengatakan pihaknya
mendukung upaya buruh mengkritisi aturan-aturan yang dinilai merugikan buruh. "Kita akan
memperjuangkan dengan menolak elemen-elemen yang dinilai merugikan buruh di RUU
tersebut," tegasnya di dampingi anggota Komisi V DPRD Riau, Agung Nugroho.
Sebut Tumpal, aspirasi buruh akan disampaikan pihak DPRD Riau ke Jakarta. Terlebih, tuntutan
serupa juga telah disuarakan kelompok buruh yang lain. "Biasanya kalau banyak disuarakan di
daerah, itu akan didengar oleh DPR RI," tukasnya.
Adapun aksi kali ini turut melibatkan Serikat Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit (SP-PKS),
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Sebelumnya, pada Kamis (13/8) aksi serupa
dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI). Demo sendiri berlangsung
tertib..
496
