Page 499 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 499
Ringkasan
Elemen buruh yang tergabung dalam Gerbang Sumut (Analisadaily/Istimewa) Medan - Aliansi
buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bangkit Sumatera Utara (Gerbang Sumut)
berencana melakukan aksi unjuk rasa menolak disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU)
Ominibus Law Cipta Kerja.
JELANG MOGOK NASIONAL, BURUH SUMUT AKSI PEMANASAN TOLAK OMNIBUS
LAW
Elemen buruh yang tergabung dalam Gerbang Sumut (Analisadaily/Istimewa) Medan - Aliansi
buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bangkit Sumatera Utara (Gerbang Sumut)
berencana melakukan aksi unjuk rasa menolak disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU)
Ominibus Law Cipta Kerja.
Aksi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020. Ini merupakan
pemanasan buruh di Sumut jelang aksi mogok buruh secara Nlnasional yang akan dilaksanakan
pada 25 Agustus 2020 mendatang.
Hal itu disampaikan Willy Agus Utomo, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia Sumatera Indonesia ( DPW FSPMI Sumut) dalam ketetangan resmi diperoleh
Jumat (14/8).
"Aksi ini diikuti buruh dari 7 elemen. Tujuan aksi dipusatkan di Kantor Gubernur Sumut dan DPRD
Sumut," katanya.
Willy menyebut, 7 elemen buruh yang tergabung Aliansi Gerbang Sumut adalah DPW KSPI-
FSPMI Sumut, DPP Serbundo, DPC SPI-KPBI Deliserdang, DPC FPBI-KBPI Medan, DPC SP
Danamon Medan, dan DPC PPMI Medan.
Menurut Willy, Omnibus Law merupakan Undang-Undang yang hanya menguntungkan
pengusaha saja, bahkan menghilangkan banyak hak buruh yang sudah ada.
"Pesangon buruh ketika di PHK hilang, upah murah dengan hilangnya UMK dan UMSK,
outsourcing buruh kontrak seumur hidup, dan lain lain. Ini merupakan Undang-Undang terburuk
di dunia perburuhan nantinya," sebut Willy.
Willy juga mengatakan, selain hak normatif buruh, pekerja asing non skil juga bebas masuk
tanpa ada aturan yang ketat, dan kepastian pekerjaan bagi kaum buruh sudah tidak ada lagi.
"Buruh lokal akan tergilas, pengangguran juga akan banyak terjadi. Mereka hanya meciptakan
kerja buat tenaga kerja asing yang tidak punya keahlian sama sekali," ungkap Willy.
Suhib Nuridho dari DPP Serbundo menambahkan, sudah selayaknya pemerintah mendengar
suara kaum buruh yang akhir ini ekonominya sudah menurun drastis akibat kebijakan pemerintah
yang dalam 5 tahun terakhir memberikan kemudahaan kepada para pengusaha, ditambah
susana pandemi Covid-19 yang belum berkahir.
"Saat ini banyak buruh yang di PHK dan dirumahkan akibat alasan Covid-19. Harusnya
pemerintah berempati mencari solusi bagaimana mangatasi hal itu, bukan malah memaksakan
Omnibus Law," ujar Ridho.
Jamontang Sirait dari SPI -KPBI mengungkapkan, jika pemerintah tetap bersikeras terhadap
penolakan buruh, Gerbang Sumut akan melakukan konsolidasi dengan seluruh elemen
masyarakat untuk aksi bersama.
498
