Page 491 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Terkait hal ini para mahasiswa mengeluarkan pernyataan sikap menolak disahkan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja dengan poin-poin tuntutan sebagai berikut :
1. Menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No.
15 tahun 2019 Bab 2 pasal 5 dan Bab 11 pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang
menciderai semangat reformasi.
3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan amdal dan aturan pertambangan yang
mengancam kelestarian SDA jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma
agraria sejati.
4. Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif
dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.
5. Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenagakerja outsourcing,
serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas, dan PHK sepihak 6.
Menolak sektor pendidikan dimasukkan ke dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan
mendesak pemerintah menghentikan praktik liberalisasi , privatisasi, dan komersialisasi
pendidikan serta wujudkan demokratisasi kampus.
6. Menuntut pemerintah untuk memperbaiki kualitas kelembagaan nasional maupun daerah dan
mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan sebagaimana amanat
UUD 1945.

Kepala Kesbangpol DI Yogyakarta Agung Supriyono yang menerima rombongan BEM DIY
menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini ke gubernur, dewan, dan
pusat.

"Kami akan menyampaikan hal yang menjadi keberatan dan pernyataan sikap itu baik laporan
gubernur, dewan, dan rekan-rekan kelembagaan yang punya kementerian masing-masing
langsung menyampaikan," ujar Agung.

490