Page 527 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 527
Judul Soal RUU Cipta Kerja, PKS: Pemerintah Korbankan Hak Pekerja Demi
Kepentingan Asing
Nama Media akuratnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://akuratnews.com/soal-ruu-cipta-kerja-pks-pemerintah-
korbankan-hak-pekerja-demi-kepentingan-asing/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-14 10:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Mulyanto (Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS) Ini sangat ironis.
Pemerintah lebih memikirkan kepentingan tenaga kerja asing daripada kepentingan tenaga kerja
dalam negeri. Sepertinya pengorbanan kita berlebihan, termasuk mengorbankan hak tenaga
kerja dalam negeri, demi mendapatkan investasi. Seharusnya tidak begitu. Dalam kondisi seperti
sekarang Pemerintah justru perlu membuat aturan yang memihak kepada bangsa sendiri. Bukan
kepentingan asing
Ringkasan
Fraksi PKS DPR RI menilai isi RUU Cipta Kerja terkait pengaturan hak dan kewajiban tenaga kerja
sangat timpang dan merugikan pekerja. Dalam RUU Omnibus Law itu hak tenaga kerja dalam
negeri dikurangi tapi hak tenaga kerja asing malah ditambah dan dipermudah.
SOAL RUU CIPTA KERJA, PKS: PEMERINTAH KORBANKAN HAK PEKERJA DEMI
KEPENTINGAN ASING
Jakarta, Akuratnews.com - Fraksi PKS DPR RI menilai isi RUU Cipta Kerja terkait pengaturan hak
dan kewajiban tenaga kerja sangat timpang dan merugikan pekerja. Dalam RUU Omnibus Law
itu hak tenaga kerja dalam negeri dikurangi tapi hak tenaga kerja asing malah ditambah dan
dipermudah. Pasal 89-91 RUU Omnibus Law Cipta kerja memuat ketentuan terkait skema upah
minimum yang merugikan pekerja; berkurangnya nilai pesangon; penggunaan tenaga alih daya
(outsourching) tanpa batas untuk semua jenis pekerjaan; diperluasnya sistem kerja kontrak;
serta terancam hilangnya jaminan sosial.
Sementara ketentuan bagi pekerja asing justru semakin longgar seperti: dibolehkannya
perusahaan menggunakan tenaga kerja asing (TKA) untuk pekerjaan yang tidak perlu keahlian
khusus (unskill workers); dihapusnya syarat Izin Menggunakan TKA (IMTA); tidak diperlukan
standar kompetensi TKA; dihapusnya kewajiban pengadaan tenaga pendamping bagi TKA
dengan jabatan tertentu.
526
