Page 528 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut RUU Cipta Kerja ini akan
banyak mengubah norma-norma ketenagakerjaan di Indonesia yang selama ini sudah baik
menjadi berantakan. RUU ini dinilai hanya menguntungkan investor dan tenaga kerja asing .
Untuk itu PKS menolak klaster ketenagakerjaan ini.

"Ini sangat ironis. Pemerintah lebih memikirkan kepentingan tenaga kerja asing daripada
kepentingan tenaga kerja dalam negeri. Sepertinya pengorbanan kita berlebihan, termasuk
mengorbankan hak tenaga kerja dalam negeri, demi mendapatkan investasi. Seharusnya tidak
begitu. Dalam kondisi seperti sekarang Pemerintah justru perlu membuat aturan yang memihak
kepada bangsa sendiri. Bukan kepentingan asing," tegas Mulyanto, Jumat (14/8/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini minta Pemerintah
sebaiknya lebih memikirkan cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam negeri. Sebab
selain soal investasi, salah satu faktor penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
adalah produktivitas pekerja.

"Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, bila ingin menjadikan Indonesia sebagai negara
yang kuat dan kompetitif secara global," jelas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan salah satu indikator sehatnya pertumbuhan ekonomi adalah angka
produktivitas tenaga kerja yang tinggi, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Karena,
peningkatan produktivitas memberikan indikasi positif terhadap kecenderungan terjadinya
peningkatan pendapatan, yang berarti juga terjadi peningkatan kemakmuran.

"Semestinya dalam rangka mendorong ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemerintah, melalui
RUU Omnibus Law memacu peningkatan produktivitas pekerja sebagai bagian dari upaya
peningkatan produktivitas nasional," ujar Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi zaman
Presiden SBY ini.

Mulyanto mengutip laporan Bank Dunia yang dirilis Juli 2020 dengan judul Indonesia Economic
Prospects: The Long Road to Recovery. Bank Dunia menilai terdapat beberapa klausul dalam
RUU Omnibus Law Ciptaker yang berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja
serta meningkatkan ketimpangan penerimaan, yakni ketentuan terkait: skema upah minimum
serta pembayaran pesangon yang lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara menurut laporan GCR (Global Competitive Report) yang dirilis World Economic Forum
(WEF) tahun 2019, upah dan produktivitas pekerja Indonesia berada di peringkat ke-28 yang
terus turun sejak tahun 2018, jauh di bawah Singapura dan Malaysia, yang berada pada
peringkat ke-3 dan ke-6.

Data ini pun dikuatkan oleh laporan Kemenkeu mengenai tingkat produktivitas pekerja kita
dibandingkan Negara Asean lainnya dalam periode 2010-2017. Tingkat produktivitas pekerja
Indonesia berada pada level rendah dengan hanya tumbuh 3,8 persen, lebih lambat jika
dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Thailand (5,3 persen), Vietnam (5,8 persen),
Filipina (4,1 persen), dan Kamboja (4,3 persen).

"Data-data di atas menguatkan, bahwa produktivitas pekerja Indonesia masih lemah dan tumbuh
hanya sebesar 3,8% jauh di bawah Negara-negara lainnya di Asean.

Pemerintah harus serius menangani masalah ini pasca Pandemi Covid-19, sekaligus mendorong
Indonesia menjadi negara yang memiiki daya saing global. Karena itu janji Pemerintah untuk
mencabut Klaster Ketenagkerjaan dari pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker harus segera
ditepati," tandas Mulyanto..

527