Page 530 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Utamanya menolak keras RUU omnibus law yang dirasa merugikan pekerja khususnya kalangan
buruh. Ketua KSBSI Korwil Riau Juandi Hutahuruk menyam-paikan ada beberapa poin tuntutan
yang disampaikan pihaknya.

Pertama, meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU cipta lapangan kerja.
Kedua, meminta pemerintah khususnya DPR RI melakukan harmonisasi peraturan perundang-
undangan terkait ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

"Ada beberapa alasan mengapa kami meminta agar pemerintah segera melakukan hal-hal diatas.
Utamanya karena ada beberapa materi pada RUU yang mengurangi atau mendegradasi hak-hak
dasar buruh," jelas Juandi.

Usai menyampaikan orasi di luar gedung, massa aksi meminta agar bisa masuk ke dalam Gedung
DPRD Riau dan bertemu langsung dengan anggota DPRD Riau. Pihaknya ingin memastikan
tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa buruh dengan aparat keamanan. Hingga
akhirnya massa di-bolehkan masuk dan melakukan orasi di halaman gedung DPRD Riau.

Usai berorasi, massa kemudian diajak berdiskusi di ruang mediumDPRD Riau dengan disambut
langsung Wakil Ketua DPRD H Zukri Misran.

Dalam kesempatan itu, Zukri mengatakan bahwa dirinya bakal meneruskan seluruh tuntutan
yang disampaikan oleh para buruh ke DPR RI. Mengingat pihaknya tidak bisa melakukan eksekusi
terhadap permintaan para buruh tersebut.

"Bagus menurut saya. Karena menurut para buruh memang ada beberapa poin pada RUU yang
merugikan tenaga kerja, khususnya para buruh. Karena domainnya bukan di kami, yakni di DPR
RI akan kami teruskan ke sana. Pasti kami akan sampaikan ke sana," sebut Zukri. (oda)
caption:

TOLAK OMNIBUS LAW: Massa aksi yang berasal dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (KSBSI) Korwil Riau saat melaksanakan demo menolak RUU Omnibus Law di depan
Gedung DPRD Riau, Kamis (13/8/2020).

529