Page 580 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Giriwardhana, Direktur Eksektutif APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menyatakan hal ini
dalam webinar Nasib SDM Di Perkebunan Sawit Era New Normal yang dilaksanakan Media
Perkebunan.

Untuk mencipakan lapangan kerja yang banyak, yang sesuai dengan jumlah lulusan perguruan
tinggi atau minimal mendekati, maka harus menarik investasi sebanyak mungkin. Saat ini terlalu
banyak aturan yang membuat investasi sulit masuk.

Hal inilah yang coba diatasi melalui Omnibus Law.

"Jadi siapapun yang menolak UU Cipta Kerja ini tolong buat alternatif lain cara mengatasi
kurangnya pekerjaan di masa depan. Jangan asal tolak saja tetapi tidak memberikan alternatif
apapun terhadap masalah besar yang harus dihadapi bangsa ini," katanya.

Terlalu banyak regulasi membuat investasi tidak banyak yang masuk sehingga serapan tenaga
kerja menjadi rendah. Setiap tahun ada 700.000orang lulusan perguruan tinggi yang masuk
dalam bursa kerja. Ditambah dengan lulusan tahun-tahun sebelumnya yang menganggur maka
ada 2,5 juta orang yang membutuhkan pekerjaan setiap tahunya. Dunia usaha adalah satu-
satunya tempat mendptakan lapangan pekerjaan. Karena itu dunia usaha harus berkembang.

Saat ini PDB perkapita perbulan

adalah Rp4,6 juta, sangat rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Tahun 2045
ditargetkan PDB perkapita mencapai Rp27/bulan. Kondisi ini tidak bisa terjadi begitu saja tetapi
harus didptakan. Salah satunya lewat Omnibus Law.

UU ini merupakan sarana supaya target kesejahteraan bisa tercapai. Setiap tahun harus
didptakan lapangan pekerjaan baru 2,6-3 juta, dan ini jumlah yang sangat besar. Mereka bisa
masuk sebagai pekerja atau berwiraswasta. Bisnis harus bisa bergerak secara leluasa supaya ini
bisa tercapai.

Regulasi yang ada sekarang cenderung membuat bisnis tidak bisa bergerak leluasa, bahkan
seperti membelenggu. Insitusi negara yang gemuk membuat banyak peraturan sehingga regulasi
menjadi rumit. Tokok ukur seorang pejabat negara adalah aturan yang dibuat membuat situasi
semakin pelik. Ekosistem yang dibuat pemerintah sendiri membuat bisnis terpasung.

Saat ini total peraturan yang dibuat di Indonesia ada 42.996. Khusus bidang perkebunan sawit
saja ada 8 kementerian yang mengatur dan masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Periode
2014-2018 yaitu selama empat tahun lahir 8.900 regulasi, atau setiap hari lahir 6 regulasi baru.

Peraturan yang paling banyak adalah peraturan menteri mencapai 7.621. Mendesak sekali
bagaimana regulasi bisa dikelola secara baik sehingga investasi bisa tumbuh. Jangan lagi regulasi
demi regulasi, tetapi demi penaptaan iklim bisnis yang baik sehingga investasi banyak masuk,
wiraswasta -wiraswasta baru lahir dan angkatan kerja terserap. Perlombaan mengeluarkan
regulasi antar instansi harus segera dihentikan.

Saat ini jumlah orang yang bekerja di Indonesia mencapai 137,9 juta orang. Mereka harus tetap
bekerja dan orang yang belum bekerja harus bekerja. Investasi yang masuk diharapkan adalah
yang membuka banyak kesempatan kerja, yaitu sektor real (industri). Jangan terlalu banyak
investasi bidang perdagangan dan financial yang kebutuhan tenaga kerjanya sedikit.

Terlalu banyak pengangguran tamatan perguruan tinggi maka suatu saat akan terjadi ledakan
sosial. Akan terjadi mismatch vertikal dimana pekerja mendowngrade dirinya supaya bisa
mendapat pekerjaan. Misalnya seorang lulusan SI karena terlalu lama menganggur akhirnya
melamar pekerjaan untuk ijasah SLTA supaya bisa bekerja.

579