Page 581 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 581

Redaksi Media Perkebunan pernah menemukan seorang office boy lulusan S2 perguruan tinggi
              ternama. Setelah 2 tahun mencari kerja dengan ijasah S2nya, akhirnya menyerah dan dengan
              ijasah  SLTA  melamar  jadi  office  boy.  Dia  merasa  bersyukur  akhirnya  bisa  bekerja  dan
              berpenghasilan setelah lama menganggur.

              Bisa juga terjadi mismatch vertikal yaitu orang tidak bekerja sesuai bidang keahliannya. Kondisi
              ini sudah jamak terjadi di Indonesia.

              "Menaptakan lapangan kerja merupakan tantangan terbesar. Investasi naik tidak ada artinya
              kalau tidak menaptakan lapangan kerja. Penciptaan tenaga kerja harus mendekati jumlah lulusan
              perguruan tinggi setiap tahunnya. Kalau terlalu banyak aturan yang tidak saling konsisten maka
              pengusaha  hanya  bisa  pasrah  saja  dan  mencari  berbagai  cara  supaya  bisnisnya  bisa
              bertahan,"kata Danang.

              Industri  kelapa  sawit  merupakan  industri  strategis  bagi  bangsa  Indonesia  baik  terhadap
              pembentukan  PDB  dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Kebaikan  sawit  seperti  ini  harus  terus
              dikampanyekan.

              Omnibus  Law  pada  kelapa  sawit  akan  mendukung  perbaikan  kebijakan  sehingga  dan
              mempertahankan dan mengangkat industri semakin berkembang dari hulu ke hilir. Eksistensi
              SDM  dan  pekebun  sangat  penting  dan  dengan  omnibus  law,  regulasi  akan  berpihak  dan
              mendukung kapasitas SDM.

              Dalam kesempatan itu juga Sumarsono Saragih, penggiat SDM dan Ketua Bidang SDM GAPKI
              menyatakan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)yang berkaitan dengan SDM akan menjadi
              salah satu pembunuh sawit di Eropa. Enam PR isu perburuhan sebelum Covid-19 menurut ILO
              adalah status pekerja, upah, dialog sosial, buruh anak, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
              dan pengawasan pemerintah.

              SDM merupakan prioritas pertama kebijakan Presiden Jokowi. Sejalan dengan ini maka untuk
              kelapa sawit tujuan pendirian BPDPKS menurut PP nomor 62 tahun 2015 adalah yang pertama
              kali disebut adalah untuk kepentingan pengembangan SDM. "Tapi implementasinya dana untuk
              SDM  sangat  kecil  sekali  dibanding  untuk  biodiesel  dan  PSR,  seperti  bayi  yang  menggigit
              jari,"katanya.

              Pada masa pandemi Covid-19 dan new normal sawit terbukti tangguh dengan tidak ada pusaran
              penularan, tidak ada PHK berjalan normal, kontribusi devisa, harapan motor pemulihan ekonomi,
              bahan aktif disinfektan dan sanitasi, mengandung vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh.
              Dalam era ini SDM harus melaksanakan protokol dengan disiplin tinggi.

              Bagaimana tingkat kepedulian pemerintah, perusahaan dan GAPKI, petani, buruh dan pekerja,
              planter, praktisi, peneliti dan aktivis apakah tinggi, sedang rendah atau sama sekali tidak peduli.
              S

              Caption:

              Danang Girhvardhana, Direktur Eksektutif APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)













                                                           580
   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586