Page 604 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 604
penerima subsidi adalah peserta BPJAMSOSTEK yang masih aktif. dengan upah di bawah Rpo
juta perbulan. berdasarkan data upah yang dilaporkan dan tercatat pada BPJamsostek.
Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menjelaskan, pemerintah saat ini sedang melakukan
finalisasi skema, mekanisme dan kriteria penerima program Bantuan Subsidi Upah dengan
menggunakan data awal dari BPJamsostek dan lembaga negara lainnya sebagai dasarnya.
BPJAMSOSTEK menyatakan kesiapannya dalam mendukung program Bantuan Subsidi Upah ini.
'Data yang disampaikan BPJamsostek kepada pemerintah merupakan data peserta aktif kategori
Pekerja Penerima Upah atau Pekerja Formal dengan upah di bawah Rp5 juta berdasarkan upah
pekerja yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat pada BPJamsostek. Tidak termasuk di
dalamnya Peserta yang bekerja sebagai pegawai di BUMN, Lembaga Negara dan Instansi
Pemerintah, terkecuali Non ASN," ujarnya.
Saat ini, tambah Agus, BPJamsostek juga sedang dalam prtees mengumpulkan nomor rekening
peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga akan melakukan validasi ulang terkait data yang disampaikan oleh BPJamsostek
untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan
Subsidi Upah ini berasal dari alokasi anggaran dari Pemerintah.
''Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan
peserta aktif BPJamsostek di seluruh Indonesia. Dalam dua hati ini kami telah berhasil
mengumpulkan .sekitar 3,5 juta rekening peserta dan akan terus meningkat" tambah Agus.
Dirinya berharap pemberi kerja atau perusahaan dapat ikut proaktif membantu
menginformasikan nomor rekening peserta tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah guna mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pengkinian data
peserta.
"Bantuan Subsidi Upah ini merupakan nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta
aktif BPJamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun
(JP)," tandasnya. Agus menambahkan, BPJamsostek juga mengimbau perusahaan yang belum
tertib dalam pembayaran iuran, segera memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
"Kami mengimbau agar' perusahaan melakukan validasi tenaga kerja dengan upah di bawah Rp5
juta yang terdaftar di BPJamsostek dan melaporkan nomor rekening mereka melalui aplikasi
yang disiapkan oleh BPJamsostek, sehingga pemberian Bantuan Subsidi Upah ini segera bisa
disalurkan," tegas Agus. Diketahui, pemerintah telah menganggarkan
Rp37,74 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak Cov-id-19. Untuk nominal yang akan
diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp600 ribu perbulan per orang selama 4 bulan atau per
orang akan mendapatkan Rp2,4 juta. Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2
bulan sekaligus sebanyak 2 kali.
"Pemerintah berharap program ini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga
agar Indonesia dapat terhindar dari resesi ekonomi," pungkasnya. Sementara itu, Kepala
BPJamsostek Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat mengatakan terdapat sekitar 51.200
karyawan perusahaan di Provinsi NTB yang berpotensi mendapatkan bantuan pemerintah selama
empat bulan unt uk penanganan dampak Covid-19 ini.
"Kami sampai saat ini masih mengumpulkan data nomer rekening seluruh pekerja yang tercatat
di sistem kami," katanya. Ia juga menghimbau kepada seluruh pemberi kerja secara aktif
menghubungi petugas BPJAMSOSTEK untuk memberikan data-data nomer rekening para tenaga
kerjanya, (bui/*)
603
