Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021
P. 130

Ida merinci, pelayanan untuk disabilitas diselenggarakan guna mewujudkan pelayanan informasi
              yang inklusif, menjamin setiap orang memiliki kesempatan sama memperoleh informasi, serta
              berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik.

              Sekretaris  Jenderal  Kemnaker,  Anwar  Sanusi  menambahkan,  inovasi  pelayanan  tersebut
              melengkapi  jenis  pelayanan  daring  sebelumnya,  seperti  pelayanan  melalui  e-mail
              ppid@kemnaker.go.id,  WhatsApp  08119521150  dan  08119521151;  media  sosial  Instagram
              @ppid.kemnaker,  Laman  ppid.kemnaker.go.id,  Aplikasi  PPID  berbasis  Android  dan  IOS,  Call
              Center 1500630, dan Service Center:bantuan.kemnaker.go.id.

              Anwar  menyatakan,  era  digital  merupakan  momentum  berkolaborasi.  Kolaborasi  akan
              mempermudah  dan  menyempurnakan  suatu produk  layanan.  "Guna  mewujudkan  tata  kelola
              layanan  informasi  publik  yang  baik,  Kemnaker  melalui  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
              Dokumentasi (PPID) aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan," katanya.

              Tahun ini, PPID Kementerian Ketenagakerjaan telah menandatangani kesepahaman bersama
              dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
              masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

              "Selain dengan UGM, PPID Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan
              Korupsi tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
              dan menerbitkan Permenaker Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian
              Ketenagakerjaan," ujar Anwar.

              Menurut Anwar, kolaborasi dengan UGM dan KPK, menggenapi kolaborasi sebelumnya antara
              lain melalui kegiatan Pemutakhiran Daftar Informasi, diseminasi informasi, kerja sama Forum
              PPID  dengan  Arsip  Nasional,  Komisi  Informasi  Pusat,  Kementerian  Keuangan,  Ombudsman
              Republik  Indonesia,  dan  kolaborasi  dengan  NGO,  seperti  Freedom  of  Information  Network
              Indonesia (FoINI).

              "Kolaborasi  bersama  pihak-pihak  yang  berasal  dari  beragam  bidang  diharapkan  dapat
              memperkaya  perspektif  kami  menciptakan  layanan  yang  berintegritas  dan  akuntabel,"
              ujarnya.(*)

































                                                           129
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135