Page 27 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021

"Tidak dipungkiri terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya
Pekerja Migran Indonesia ke negara tersebut," ucap Ida dalam siaran pers yang diterima, Rabu
(8/9).

Namun demikian, Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya melalui komunikasi, penjajakan,
dan kerja sama untuk dapat membuka peluang penempatan. Komunikasi tersebut dilakukan
sejak sebelum PPKM hingga saat ini. "Komunikasi juga melibatkan perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri serta koordinasi dengan lintas kemen-terian/lembaga," kata Ida.

Pemerintah tengah fokus berupaya agar lokasi favorit tujuan penempatan dapat memberikan
kesempatan bagi PMI. Ia mencontohkan, bagaimama dibukanya kembali penempatan PMI ke
Hong Kong per 30 Agustus 2021 melalui serangkaian negosiasi oleh perwakilan RI dan koordinasi
lintas kementerian/ lembaga terkait penyiapan mekanisme teknis untuk pemenuhan persyaratan
yang diminta Pemerintah Hong Kong.

Pemerintah, lanjut dia, terus melakukan persiapan-persiapan untuk meyakinkan negara
penerima mengenai keseriusan Indonesia dalam pengelolaan proses persiapan untuk
meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19.

"Pemerintah juga terus berupaya melakukan penjajakan penyiapan kerja sama dengan negara-
negara, meskipun dengan rencana implementasi tidak dalam waktu dekat," ujarnya.
Ida menjelaskan, bekerja baik di dalam maupun di luar negeri adalah hak dan pilihan setiap
tenaga kerja. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memfasilitasinya, baik melalui
layanan-layanan maupun pengaturan atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran
Indonesia.

"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta
keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan
kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja," pungkas Ida. (ark)

26