Page 3 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021
P. 3
Judul Ini Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Secara Online maupun
Offline
Nama Media kompas.com
Newstrend Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/09/09/084000726/ini-cara-
klaim-jht-bpjs-ketenagakerjaan-secara-online-maupun-offline
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-09-09 08:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mencatat jumlah klaim yang dibayarkan kepada peserta
mencapai Rp 25,65 triliun per Agustus 2021. Jumlah tersebut naik 10,8 persen dari periode yang
sama tahun sebelumnya. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), Anggoro Eko
Cahyo mengatakan, pembayaran tersebut diberikan kepada 1,65 juta peserta.
INI CARA KLAIM JHT BPJS KETENAGAKERJAAN SECARA ONLINE MAUPUN OFFLINE
BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mencatat jumlah klaim yang dibayarkan kepada peserta
mencapai Rp 25,65 triliun per Agustus 2021. Jumlah tersebut naik 10,8 persen dari periode yang
sama tahun sebelumnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), Anggoro Eko Cahyo mengatakan,
pembayaran tersebut diberikan kepada 1,65 juta peserta.
Terkain dengan klaim BPJS Ketenagakerjaan, bagi peserta yang ingin mengajukan klaim, seperti
Jaminan Hari Tua (JHT), terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi.
Salah satu kriterianya adalah peserta sudah mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total
tetap, berhenti bekerja (mengundurkan diri atau PHK), kepesertaan minimal 10 tahun untuk
klaim sebagian (10 persen atau 30 persen).
Kriteria berikutnya adalah karena pemohon klaim akan meninggalkan Indonesia untuk
selamanya, baik untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).
Kemudian, untuk dokumen yang diperlukan saat hendak mengajukan klaim JHT bagi yang
mengundurkan diri atau terkena PHK yakni: - Kartu kepesertaan BP Jamsostek; - e-KTP atau
KTP elektronik; - Kartu Keluarga (KK); - Buku tabungan; - Surat keterangan berhenti bekerja,
surat pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, atau surat penetapan Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI; - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika punya.
2