Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 112
Kelima ; pelaporan pelaksanaan jaminan sosial oleh oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menaker
belum terlaksana dengan baik; keenam, persyaratan akta kematian untuk pengajuan klaim JKM
bagi ABK sulit dipenuhi, khususnya terhadap ABK yang hilang di laut karena
kecelakaan/tenggelamnya kapal.
Sementara dari sisi tata kelola juga terdapat enam persoalan, antara lain; pertama, belum ter-
cover -nya pelindungan bagi PMI mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja dan
membutuhkan perawatan di negara penempatan.
Kedua, manfaat JKK dan JKM belum sejalan dengan PP No. 82/2019 tentang perubahan Atas PP
No. 44/ 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian; ketiga, adanya persyaratan lain dalam pengajuan klaim di luar persyaratan yang
sudah diatur dalam Permenaker No. 18 tahun 2018 tentang Jamsos PMI.
Keempat, belum adanya bantuan bagi anak PMI yang belum memasuki jenjang pendidikan, dan
orang tuanya (PMI) mengalami cacat total atau meninggal dunia; kelima, terbatasnya akses bagi
PMI yang akan melakukan perpanjangan kepesertaan dari negara penempatan dalam
pembayaran iuran.
Keenam, pengajuan klaim masih bersifat manual sehingga kesulitan dalam mengetahui progres
pengajuan klaim.
Sumber : bisnis.com.
111
