Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 110

"Data  TKA  yang  diterbitkan  berdasarkan  jenis  usaha  dengan  total  15.760  ini  Januari-18  Mei
              2021," ujar Ida, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (24/5).
              Dari jumlah itu, kata Ida, sektor jasa merupakan penyumbang terbanyak dengan 8.443 orang.

              Sementara sektor industri tercatat ada 7.113 orang, serta maritim dan pertanian 204 orang.

              Politikus PKB itu juga memaparkan, TKA yang masuk ke Tanah Air itu paling banyak berada di
              level jabatan profesional dengan total 8.482 orang, advisor/consultant 4.144 orang, manager
              2.490 orang, direksi 595 orang, serta komisaris 49 orang.
              Dia juga menjelaskan, penerbitan izin masuk bagi 15.760 TKA itu adalah mereka yang bekerja
              pada proyek strategis nasional (PSN).

              Mereka termasuk yang bekerja pada obyek vital strategis nasional berdasarkan pertimbangan
              atau  izin  khusus  tertulis  dari  kementerian/lembaga  terkait  sepanjang  mengikuti  ketentuan
              protokol kesehatan.

              "Pengajuan baru terdiri atas pengajuan permohonan baru dengan penerbitan visa dalam negeri
              (e-visa onshore) sejumlah 9.088 TKA. Bagi TKA pemegang Dahsuskim (izin tinggal perairan) dan
              pemegang izin tinggal (ITAS/ITAP). Kemudian pengajuan permohonan baru dengan penerbitan
              e-visa luar negeri (e-visa offshore) sejumlah 6.672 TKA," jelasnya.

              Alur proses permohonan izin masuk bagi TKA ke Indonesia, kata Ida, sangatlah berbeda antara
              sebelum dan selama pandemi Covid-19.

              Sebelum pandemi Covid-19, Ida menjelaskan, proses dimulai dari pemberi kerja TKA, kemudian
              berlanjut ke Kementerian Ketenagakerjaan, dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

              "Tapi selama pandemi Covid-19, melalui pemberi kerja TKA, kemudian PSN dan atau objek vital
              strategis nasional ini harus ada pertimbangan atau izin khusus tertulis dari K/L, baru kemudian
              disampaikan kepada Kemenaker, setelah itu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi,"
              ujarnya. (Tribun Network/Vincentius Jyestha/sam).



































                                                           109
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115