Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 106

memenuhi ketentuan tersebut. Sebelum pandemi COVID-19, Indomaret memang memberikan
              THR lebih dari satu bulan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas tiga tahun.
              Detailnya, untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari tiga tahun diberikan satu kali
              upah, masa kerja di atas tiga tahun, tetapi kurang dari empat tahun dibayarkan 1,5 kali upah,
              serta masa kerja di atas empat tahun dibayarkan dua kali upah. Hal tersebut tertuang dalam
              peraturan perusahaan.

              Namun, tahun lalu perusahaan mengubah peraturan perusahaan tersebut sehingga pembayaran
              THR menjadi satu bulan upah untuk semua karyawan lantaran pandemi COVID-19.

              Apa kata Kemnaker soal masalah Indomaret ini? klik halaman berikutnya.

              Sementara  itu,  mayoritas  pekerja/buruh  memiliki  masa  kerja  di  atas  empat  tahun  sehingga
              harusnya mereka mendapatkan THR sebesar dua kali upah berdasarkan aturan perusahaan, tapi
              hanya mendapatkan THR satu bulan upah karena pandemi COVID-19.

              "Memang saat sebelum pandemi banyak yang memberikan lebih dari satu bulan dan itu masuk
              dalam  perjanjian  kerja  bersama.  Jadi  sepanjang  memang  ada  dialog  bipartit  yang  akhirnya
              dikembalikan ke aturan (Permenaker Nomor 6 Tahun 2016), tidak masalah," bebernya.

              Anwar mengaku pihaknya sudah menurunkan petugas untuk menyelesaikan permasalahan yang
              sedang  terjadi  antara  buruh  dengan  Indomaret.  Dia  mendorong  agar  kedua  belah  pihak
              melakukan dialog bipartit.
              'Kita  tetap  mendorong  dialog  bipartit  untuk  menyelesaikan  persoalan  ini.  Kamipun  sudah
              menurunkan petugas untuk menyelesaikan ini," tuturnya.

              Terkait dengan rencana aksi buruh di depan kantor Indomaret, Anwar menyebut pihaknya tidak
              bisa  melarang  karena  itu  bagian  dari  hak  sebagai  warga  negara.  Tetapi  diminta  semua
              dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19.

              "Terkait dengan rencana untuk demo atau unjuk rasa itu kan hak, kami tidak bisa melarang
              namun  demikian  kita  harus  memperhatikan  kondisi  pandemi  ini.  Jangan  sampai  ada  klaster
              baru," imbuhnya.

































                                                           105
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111