Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 111

Judul               Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Masih Banyak Masalah
                Nama Media          harianjogja.com
                Newstrend           Program BPJamsostek Pekerja Migran
                Halaman/URL         https://news.harianjogja.com/read/2021/05/25/500/1072617/program-
                                    jaminan-sosial-pekerja-migran-masih-banyak-masalah
                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2021-05-25 10:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua, pembayaran iuran untuk jaminan sosial
              perlindungan selama bekerja bagi PMI dengan kontrak di bawah 2 tahun disamakan dengan
              kontrak kerja jangka waktu 2 tahun



              Ringkasan

              Program  Jaminan  Sosial  terhadap  pekerja  migran  Indonesia  (PMI)  ternyata  masih  memiliki
              banyak permasalahan. Berdasarkan laporan Kemenaker, ada 12 masalah terkait dengan hal itu,
              baik dari sisi regulasi maupun tata kelola.



              PROGRAM JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN MASIH BANYAK MASALAH

              Harianjogja.com, JAKARTA -- Program Jaminan Sosial terhadap pekerja migran Indonesia (PMI)
              ternyata masih memiliki banyak permasalahan.

              Berdasarkan laporan Kemenaker, ada 12 masalah terkait dengan hal itu, baik dari sisi regulasi
              maupun tata kelola.

              Dalam  pemaparannya  di  DPR  RI,  Senin  (24/5/2021),  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah
              mengatakan bahwa dalam hal regulasi hal yang menjadi permasalahan, antara lain; pertama,
              PMI tidak terdaftar dalam program jaminan sosial.

              " Kedua, pembayaran iuran untuk jaminan sosial perlindungan selama bekerja bagi PMI dengan
              kontrak di bawah 2 tahun disamakan dengan kontrak kerja jangka waktu 2 tahun," ujar Ida,
              Senin (24/5/2021).

              Ketiga,  perlu  adanya  pengaturan  perpanjangan  masa  berlaku  perlindungan  sebelum  bekerja
              karena  adanya  kebijakan  penutupan  sementara  penempatan  PMI;  keempat,  belum
              terlaksananya  kerja  sama  antara  BPJS  Ketenagakerjaan  dengan  lembaga  pemerintah/swasta
              untuk meng- cover risiko yang belum atau tidak bisa dicakup oleh BPJS Ketenagakerjaan.
                                                           110
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116