Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 52
"Jika dilihat dari perbandingan data jumlah TKA yang masuk per Mei tahun 2021 itu turun
dibandingkan 2019 dan 2020," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR awal pekan ini.
Dalam raker, Ida mengungkapkan keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini,
sebagian besar dalam rangka investasi penanaman modal asing.
Tujuannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta
percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Daftarkan email "Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu
perusahaan. Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan
penggunaan tenaga kerja lokal," ujar dia.
Ida menjelaskan, moratorium pemberian izin baru untuk penggunaan TKA selama pandemi
Covid-19 masih berlaku.
Namun, terdapat pengecualian bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan
obyek vital strategis/nasional.
Ia menyebut, pengecualian harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari
kementerian/lembaga terkait, sepanjang mengikuti protokol kesehatan.
Pengecualian juga dapat diberikan kepada TKA yang sudah diperkerjakan dan masih berada di
wilayah Indonesia, yang dapat diperpanjang berdasarkan permohonan pengajuan dari pemberi
kerja.
Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Esthelita Runtuwene (F-Nasdem),
Ida juga menjelaskan alur proses permohonan izin kerja TKA sebelum masa pandemi dan selama
masa pandemi Covid-19.
Sebelum kondisi Covid-19, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus mengurus izin ke
Kemnaker terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Ditjen Imigrasi.
Sedangkan selama masa pandemi Covid-19, pemberi kerja (perusahaan) pengguna jasa TKA
harus mengajukan permohonan ke PSN dan obyek vital strategis/nasional untuk mendapatkan
pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian atau lembaga. Kemudian izin tersebut
dilanjutkan ke Kemnaker dan terakhir ke Ditjen Imigrasi.
"Jadi ada proses yang harus dilalui. Karena pada prinsipnya selama pandemi dilarang dengan
pengecualian yang sudah saya sampaikan di atas," kata Ida.
51
