Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 49
"Artinya masih 10 perusahaan lagi yang belum sama sekali membayar tunjangan hari keagamaan
(TIIR). Ini sedang kami proses. Bagi perusahaan yang tidak mau membayar THR nanti kita beri
sanksi," kata Jonli.
Dijelaskan Jonli, sesuai aturan, sebelum dijatuhkan sanksi terlebih pihaknya membuat nota
pemeriksaan pertama agar perusahaan berkenan mengikuti aturan dan membayar hak
pekerja/buruh.
"Kalau nota pertama tak ditanggapi, kami buat nota kedua sampai ketiga. Kalau tidak juga
ditanggapi, maka kami akan sampaikan ke pimpinan yakni gubernur untuk memberi sanksi.
Sesuai aturan itu sanksi bisa saja pencabutan izin. Itu sanksi yang paling berat. Kami akan lihat
ketidakmampuan perusahan membayar THR pekerja/buruh," tegasnya.
Disamping itu, Jonli juga meminta bagi perusahaan yang masih membayar THR setengah sesuai
nota pemeriksaan pertama, agar segera melunasi kewajibannya.
"Sudah ada empat perusahaan di Dumai yang kami panggil untuk melunasi'THR pekerja/buruh.
Karena mereka ini baru membayar THR setengah. Makanya kami panggil apa persoalannya
sampai selesai Lebaran kok belum dibayai' terangnya.
Namun demikian, ada juga perusahaan yang dilaporkan dan akhirnya membayarkan THR nya.
Seperti yang ada di Kabupaten Pelalawan, meskipun dilakukan dengan cara mengangsur.
"Tapi ada juga perusahaan yang sudah melunasi. Seperti di Pelalawan itu, ada tiga laporan yang
masuk semuanya sudah melunasi, walaupun THR dibayar diangsur. Itu tak masalah asal lunas.
Karena surat edaran Menaker itu tidak mengurangi nilai rupiah. Hanya dibolehkan membayar
secara diangsur apakah dua atau tiga kali berdasarkan kesepakatan. Keringan ini diberikan
karena pertimbangan kondisi pandemi Covid-19," sebutnya, (gem)
48