Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 46
JULI 2021, CALON DAN PEKERJA MIGRAN DIPRIORITASKAN DAPAT VAKSIN
COVID-19
JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan proses
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat dimonitor secara baik dalam penerapan
protokol kesehatannya.
Termasuk di antaranya memberikan tes PCR dan program vaksinasi Covid-19 bagi Calon Pekerja
Migran (CPMI) yang akan berangkat ke negara-negara penempatan.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar secepatnya program vaksin
Covid-19 ini, bisa diberikan kepada para CPMI kita," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
melalui siaran pers, Selasa (25/5/2021).
Ida mengungkapkan, pemerintah akan melakukan program vaksinasi kepada CPMI, sesuai hasil
koordinasi dengan Kemkes. Rencananya, pada bulan Juli 2021, CPMI/PMI menjadi target
kelompok prioritas untuk program vaksinasi nasional.
Ida mengimbau agar PMI Indonesia yang berada di Hong Kong dapat mengikuti program
vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hong Kong bagi WNA.
Daftarkan email "Kami harap CPMI tetap menjaga kesehatan dan bisa bekerja secara baik serta
tetap mengikuti aturan dari pemerintah Hong Kong terutama dengan adanya program vaksin
Covid-19. Program kesehatan ini sangat besar manfaatnya bagi PMI itu sendiri," tegas Ida.
Di sisi lain, Konsuler Jenderal RI di Hong Kong Ricky Suhendar mendukung penuh langkah
Pemerintah Indonesia melalui Kemenaker untuk memberikan vaksin Covid-19 kepada CPMI yang
akan berangkat ke Hong Kong pada bulan Juli 2021 mendatang.
"Mulai bulan Juli diharapkan CPMI sudah divaksin sebelum berangkat ke Hong Kong. Vaksin ini
sangat bermanfaat bagi keberadaan mereka di Hong Kong sehingga tidak perlu mengikuti
karantina selama 21 hari, tapi cukup karantina 14 hari," ujar Ricky.
Ricky menambahkan, PMI di Hong Kong saat ini juga diberikan prioritas vaksin oleh secara gratis,
meski dalam jumlah yang kecil.
Ia berharap, PMI di Hong Kong yang berjumlah 155.000 orang bisa mengikuti program vaksinasi
yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong.
45
