Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 69
Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Esthelita Runtuwene dari Fraksi
Nasdem, Menaker Ida juga menjelaskan alur proses permohonan izin kerja TKA sebelum masa
pandemi dan selama masa pandemi Covid-19.
Sebelum kondisi Covid-19, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus mengurus izin ke
Kemnaker terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Ditjen Imigrasi. Sedangkan selama masa
pandemi Covid-19, pemberi kerja (perusahaan) pengguna jasa TKA harus mengajukan
permohonan ke PSN dan obyek vital strategis/nasional untuk mendapatkan pertimbangan atau
izin khusus tertulis dari K/L. Kemudian izin tersebut dilanjutkan ke Kemnaker dan terakhir ke
Ditjen Imigrasi.
"Jadi ada proses yang harus dilalui. Karena pada prinsipnya selama pandemi dilarang dengan
pengecualian yang sudah saya sampaikan di atas," katanya.
Dia menjelaskan, keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini sebagian besar diperlukan
dalam rangka investasi penanaman modal asing. Tujuannya untuk menunjang pertumbuhan
ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
"Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan.
Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga
kerja lokal," ujarnya. CM (ars).
68
