Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021

"Kedua, mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun action plan dalam
mengimplementasikan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang jaminan sosial bagi PMI,
serta Pelaksanaan Pelaporan sesuai Pasal 38 Permenaker No. 18 Tahun 2018, sebagai dasar
Evaluasi pelaksanaan Jaminan sosial bagi PMI," terang Ida.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai
langkah strategi dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara
penempatan, terutama pada masa pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.

Menurut Menaker Ida Fauziyah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Pemerintah pusat bersama
Pemprov/Pemkab/Pemkot memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus kepulangan PMI
dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah.

"Sejak 23 Maret 2020 lalu, Kemnaker telah berkoordinasi dengan Kemenkes, permohonan
pemeriksaan kesehatan di debarkasi bagi PMI pulang. Surat ditindaklanjuti dengan SE Dirjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada 27
Maret," kata Ida Fauziyah.

Langkah perlindungan PMI lainnya yang dilakukan Kemnaker yakni berkoordinasi dengan Atas
Ketenagakerjaan di 12 Perwakilan RI untuk mengimbau PMI yang akan kembali ke Indonesia
agar melaporkan kepulangannya secara daring atau luring (google form).

"Kami juga berkoordinasi dengan BP2MI untuk penanganan saat kedatangan dan kepulangan ke
daerah asal, agar kordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan," katanya.

Peran penting Kemnaker yang sudah dijalankan Kemnaker yakni melakukan koordinasi dengan
seluruh Kadisnaker di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pendataan
kepulangan/pemulangan PMI, memonitor kondisi PMI yang melibatkan Dinas Kesehatan, dan
memberikan imbauan kepada PMI untuk mendaftarkan diri pada program pemberdayaan.
Langkah perlindungan lainnya, bagi PMI yang sudah dilakukan Pemerintah yakni memberikan
bantuan bahan pokok kepada PMI terdampak Covid-19 di negara-negara penempatan, dan
pengalokasian program perluasan kesempatan kerja bagi pekerja dan calon pekerja serta
anggota keluarganya.
"Bantuan tersebut berupa program padat karya infrastruktur, pada karya produktif, inkubasi
bisnis, teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja mandiri (TKM)," kata Ida Fauziyah.

Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR, Felly Esthelita Runtuwene, Ida Fauziyah
menegaskan pihaknya telah memberikan bantuan dana pemulangan kepada Disnaker untuk
pemulangan warganya ke daerah asal.

"Kemnaker juga menugaskan Satgas PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di debarkasi
untuk memantau kedatangan PMI (Disnaker Kepri, Batam, Jatim dan Sanggau)," jelas dia.

( Syauyiid Alamsyah ).

71