Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 77
Judul Kemnaker targetkan revisi Permenaker tentang Jaminan Sosial PMI
segera rampung
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Jaminan Sosial PMI
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-targetkan-revisi-
permenaker-tentang-jaminan-sosial-pmi-segera-rampung
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2021-05-25 16:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau mau dipresentasekan, tahapannya 80%
sudah selesai, tinggal Mei-Juni ini [pembahasan] antar kementerian, baru kemudian dilakukan
harmonisasi. Mudah-mudahan sesuai dengan skedul yang sudah kita rencanakan, Juli-Agustus
sudah selesai pengundangan perubahan permenaker 18/2018
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan revisi atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran
Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menargetkan revisi Permenaker 18 2018
ini bisa segera diharmonisasikan dan diundangkan pada Juli-Agustus tahun ini. Pasalnya, saat ini
progress perubahan Permenaker ini sudah mencapai 80%.
KEMNAKER TARGETKAN REVISI PERMENAKER TENTANG JAMINAN SOSIAL PMI
SEGERA RAMPUNG
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan revisi atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran
Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menargetkan revisi Permenaker 18 2018 ini bisa
segera diharmonisasikan dan diundangkan pada Juli-Agustus tahun ini. Pasalnya, saat ini
progress perubahan Permenaker ini sudah mencapai 80%.
"Kalau mau dipresentasekan, tahapannya 80% sudah selesai, tinggal Mei-Juni ini [pembahasan]
antar kementerian, baru kemudian dilakukan harmonisasi. Mudah-mudahan sesuai dengan
skedul yang sudah kita rencanakan, Juli-Agustus sudah selesai pengundangan perubahan
permenaker 18/2018," ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (24/5).
76
