Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 78
Adapun, Ida menyebutkan pihaknya baru saja menyelesaikan rapat koordinasi dengan BP2MI
untuk penyusunan draft perubahan Permenaker nomor 18 tahun 2018. Bila mengikuti jadwal,
maka pada Mei hingga Juni 2021 direncanakan akan ada pembahasan antara Kementerian yang
diharapkan akan menghasilkan draft perubahan Permenaker 18/2018.
Adapun, sebelum menyelesaikan penyusunan draft revisi Permenaker ini di Mei tahun ini,
Kemnaker telah melakukan rapat tim teknis pada Maret 2021 untuk mengidentifikasi poin
perubahan dalam aturan ini dan sejak akhir 2019 hingga 2020 melakukan rapat rutin antara
Kemnaker, BP2MI, dan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan evaluasi implementasi jaminan
sosial PMI.
Adapun, perubahan Permenaker ini merupakan salah satu langkah perbaikan atas permasalahan
regulasi dalam implementasi jaminan sosial PMI.
Permasalahan regulasi dalam implementasi jaminan sosial PMI antara lain terdapat
permasalahan CPMI/PMI yang tidak tercover dalam jaminan sosial.
Adanya masalah dalam pembayaran iuran untuk jaminan sosial perlindungan selama bekerja
bagi PMI dengan kontrak di bawah 2 tahun disamakan dengan kontrak kerja jangka waktu 2
tahun.
Permasalahan lainnya, perlunya adanya pengaturan perpanjangan masa berlaku perlindungan
sebelum bekerja yang dikarenakan kebijakan penutupan sementara penempatan PMI.
Lalu, belum terlaksananya kerja sama antar BPJS Ketenagakerjaan dengan Lembaga
pemerintah/swasta untuk mengcover risiko yang belum/tidak bisa dicakup oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, belum terlaksana dengan baik pelaporan pelaksanaan jaminan sosial oleh oleh BPJS
Ketenagakerjaan kepada Menaker. Serta. persyaratan akta kematian untuk pengajuan klaim JKM
bagi ABK sulit dipenuhi, khususnya terhadap ABK yang hilang di laut karena
kecelakaan/tenggelamnya kapal.
77
