Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 74
Ida pun merinci, 6 permasalahan tersebut antara lain: pertama, CPMI/PMI yang tidak tercover
jaminan sosial. Kedua, pembayaran iuran untuk jaminan sosial perlindungan selama bekerja bagi
PMI dengan kontrak di bawah 2 tahun disamakan dengan kontrak kerja jangka waktu 2 tahun.
Ketiga, perlu adanya pengaturan perpanjangan masa berlaku perlindungan sebelum bekerja
yang dikarenakan kebijakan penutupan sementara penempatan PMI.
Keempat, belum terlaksananya kerja sama antar BPJS Ketenagakerjaan dengan Lembaga
pemerintah/swasta untuk mengcover risiko yang belum/tidak bisa dicakup oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
Kelima, belum terlaksana dengan baik pelaporan pelaksanaan jaminan sosial oleh oleh BPJS
Ketenagakerjaan kepada Menaker.
"Keenam, persyaratan akta kematian untuk pengajuan klaim JKM bagi ABK sulit dipenuhi,
khususnya terhadap ABK yang hilang di laut karena kecelakaan/tenggelamnya kapal," tambah
Ida.
Sama seperti permasalahan dari sisi regulasi, Ida juga membeberkan ada pula 6 permasalahan
tata kelola dalam implementasi jaminan sosial bagi PMI ini.
Permasalahan pertama, belum tercovernya perlindungan bagi PMI mengalami kecelakaan kerja
pada saat bekerja dan membutuhkan perawatan di negara penempatan.
Kedua, manfaat JKK dan JKM belum sejalan dengan PP No. 82/2019 terkait Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Ketiga, adanya persyaratan lain dalam pengajuan klaim di luar persyaratan yang sudah diatur
dalam Permenaker No. 18 tahun 2018 tentang Jamsos PMI.
Keempat, belum adanya bantuan bagi anak PMI yang belum memasuki jenjang Pendidikan, dan
orang tuanya (PMI) mengalami cacat total atau meninggal dunia.
Kelima, terbatasnya akses bagi PMI yang akan melakukan perpanjangan kepesertaan dari negara
penempatan dalam pembayaran iuran. dan yang terakhir, pengajuan klaim masih bersifat
manual sehingga kesulitan dalam mengetahui progres pengajuan klaim.
Ida juga menyebut ada beberapa hal yang dilakukan Kemnaker sebagai langkah perbaikan, mulai
dari melakukan Revisi Permenaker nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran
Indonesia. Juga Penyesuaian manfaat sesuai dengan PP 82/2019 tentang Perubahan Atas PP
Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian.
Tak hanya itu, akan dilakukan perluasan manfaat jaminan sosial bagi PMI, mempermudah
pengajuan klaim, mengubah mekanisme dalam pembayaran iuran.
"Keenam, kemudahan perpanjangan kepesertaan dengan sistem yang terintegrasi," kata Ida.
Sementara, perbaikan dari sisi tata kelola jamsis bagi PMI ini yakni mendorong Pelaksanaan
Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 mengenai Kerjasama antar BPJS
Ketenagakerjaan dengan Lembaga Pemerintah dan/atau Swasta untuk mengcover risiko yang
belum/tidak bisa dicakup oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Lalu, mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun action plan dalam
mengimplementasikan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang jaminan sosial bagi PMI,
serta pelaksanaan pelaporan sesuai Pasal 38 Permenaker No. 18 Tahun 2018, sebagai dasar
Evaluasi pelaksanaan Jaminan sosial bagi PMI.
73
