Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 94
Pada Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Esthelita Runtuwene (F-Nasdem), Ida
menjelaskan alur proses permohonan izin kerja TKA.
Menurutnya, sebelum kondisi saat ini perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus
mengurus izin ke Kemnaker terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Ditjen Imigrasi.
Sedangkan selama masa pandemi Covid-19, pemberi kerja (perusahaan) pengguna jasa TKA
harus mengajukan permohonan ke PSN dan obyek vital strategis/nasional untuk mendapatkan
pertimbangan atau izin khusus tertulis dari K/L. Kemudian izin tersebut dilanjutkan ke Kemnaker
dan terakhir ke Ditjen Imigrasi.
"Jadi ada proses yang harus dilalui. Karena pada prinsipnya selama pandemi dilarang dengan
pengecualian yang sudah saya sampaikan di atas," kata Ida Fauziyah.
Politikus PKB itu menyebutkan keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, sebagian
besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing. Tujuannya untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan
infrastruktur nasional.
"Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan.
Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga
kerja lokal," ujarnya.
Selain itu, perempuan kelahiran Mojokerto itu memastikan adanya penurunan penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dari waktu ke waktu.
Mengutip data Kemnaker, Ida Fauziyah membeberkan jumlah penggunaan tenaga kerja asing
(TKA) terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.
Pada Mei 2021, tercatat ada 92.058 TKA. Pada 2019 terdapat 95.168 TKA yang bekerja di
Indonesia dan turun menjadi 93.374 pada 2020.
"Jika dilihat dari perbandingan data jumlah TKA yang masuk per Mei tahun 2021 itu turun
dibandingkan 2019 dan 2020," ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Senin (24/5).
Dia juga mengatakan moratorium pemberian izin baru untuk penggunaan TKA selama pandemi
Covid-19 masih berlaku.
Namun, terdapat pengecualian bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan
obyek vital strategis/nasional.
Ida Fauziyah menjelaskan pengecualian itu harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus
tertulis dari kementerian/lembaga terkait, sepanjang mengikuti protokol kesehatan.
"Pengecualian juga dapat diberikan kepada TKA yang sudah diperkerjakan dan masih berada di
wilayah Indonesia, yang dapat diperpanjang berdasarkan permohonan pengajuan dari pemberi
kerja," katanya.
(jpnn)
93
