Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 116
Ida menjelaskan Malaysia menginisiasi program perlindungan bagi karyawan yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bagi pengangguran pada 2011 lalu. Namun, baru
terimplementasi pada 2018.
"Di Malaysia manfaat programnya ada employment benefit, employment services, dan vocational
training," ucap Ida dalam rapat kerja sama Komisi IX DPR, Senin (18/1).
Manfaat tersebut diberikan dalam waktu enam bulan. Untuk menerima manfaat itu, peserta
harus mengiur 12 bulan selama 24 bulan kepesertaan.
Itu berbeda dengan yang dilaksanakan pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang
manfaat program disalurkan dengan durasi yang berbeda-beda.
Misalnya, pekerja yang terkena PHK diberikan manfaat selama tiga sampai enam bulan,.
Sementara itu, untuk pekerja yang meninggalkan pekerjaan secara sukarela akan mendapatkan
manfaat selama tiga sampai lima bulan, dan difabel akan diberikan bantuan selama lima sampai
12 bulan.
"Jadi kalau dilihat dari tiga negara ini, lebih dekat, lebih mirip dengan Malaysia," terang Ida.
Saat ini, aturan terkait JKP masih dalam tahap finalisasi. Ida menyatakan pihaknya akan
menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah (rpp) JKP pekan ini.
"Pekan ini selesaikan RPP JKP," imbuh Ida.
Ida menjelaskan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari JKP adalah mereka yang
terkena PHK karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan penggabungan atau efisiensi
perubahan status kepemilikan serta perusahaan yang merugi.
Manfaat diberikan berupa uang tunai, pelatihan, dan akses mencari kerja. Seluruh manfaat itu
akan diberikan selama paling lama enam bulan dengan persentase tertentu dari upah yang
dilaporkan atau rata-rata upah nasional.
Nantinya, dana untuk JKP berasal dari iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). Selain itu, dananya
juga berasal dari iuran pemerintah.
(aud/agt).
115
