Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

MENAKER TUNGGU ARAHAN SOAL KELANJUTAN BSU BAGI PEKERJA

KELANJUTAN program penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang bergaji di
bawah Rp5 juta selama pandemi masih dipertimbangkan pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah mengaku belum mendapat arahan soal kelanjutan program yang dimulai pada
September 2020 itu.

"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," kata Ida dalam keterangan persnya, Senin
(18/1).

Ida menambahkan, pihaknya mempertimbangkan untuk melanjutkan program tersebut jika
perekonomian Indonesia belum membaik.

Di sisi lain, proses penyaluran BSU bagi pekerja maupun buruh telah mencapai Rp29,44 triliun,
atau 98,91% dari anggaran yang dialokasikan.

Penyaluran BSU dilakukan dalam beberapa tahap meliputi termin I untuk 12.293.134 orang
senilai Rp14,75 triliun atau 99,51%; termin II tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan
realisasi anggaran mencapai Rp14,69 triliun, atau 98,71%.

"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649
perusahaan," kata Ida.

Dia menambahkan, rekening yang belum dapat tersalurkan diakibatkan beberapa hal seperti
duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif
dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," terangnya.

Uang tersebut dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan,
mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun Ida memastikan penerima BSU yang
datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan
kembali.
"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali," jelasnya. (OL-7).

126