Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 122
itu di Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal kami ini hanya menyalurkan kepada pekerja yang
datanya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan
Ringkasan
Pemerintah Jokowi berencana menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi
pekerja di Indonesia. Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini adalah salah satu program yang diatur
dalam Rancangan Undang-undang Ciptakerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, setidaknya sudah ada tiga negara yang
menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yaitu Jepang, Korea Selatan dan Malaysia.
Indonesia sendiri akan meniru Malaysia dalam menerapkan program tersebut.
INDONESIA BAKAL TIRU PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN MALAYSIA
Pemerintah Jokowi berencana menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi
pekerja di Indonesia. Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini adalah salah satu program yang diatur
dalam Rancangan Undang-undang Ciptakerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, setidaknya sudah ada tiga negara yang
menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yaitu Jepang, Korea Selatan dan Malaysia.
Indonesia sendiri akan meniru Malaysia dalam menerapkan program tersebut.
"Kalau melihat dari tiga negara ini, kita lebih yang dekat yang dilakukan oleh Malaysia," ujar Ida
dalam rapat kerja bersama DPR, Jakarta, Senin (18/1/2021).
Ida menjelaskan, Jepang melakukan inisiasi program ini pada 1947 sementara waktu
implementasi 1974. Pekerja menerima manfaat tunjangan penganguran, layanan stabilitas
ketenagaankerjaan dan layanan pengembangan SDM.
"Sementara itu, tidak ada kualifikasi sepanjang memenuhi kulifikasi cash benefit. Adapun durasi
yang diterima pekerja yaitu manfaat PHK 3 hingga 6 bulan. Meninggalkan pekerjaan secara
sukarela 3 atau 5 bulan. Kemudian, difabel 5 sampai 13," paparnya.
Selanjutnya, Korea selatan menginisiasi program ini pada 1960 kemudiam waktu implementasi
1995. Adapun manfaat program tunjangan pengangguran, program stabilisasi pekerjaan,
program pengembangan kompetensi kerja.
"Kualifikasi minimal mengiur 6 bulan selama 18 bulan kepesertaan. Lalu durasi manfaat usia
<30 tahun mendapat manfaat 3 sampai 6 bulan, sementara usia 31 hingga 50 tahun dengan
manfaat 3 sampai 7 bulan, untuk usia lebih dari 51 tahun atau cacat memdapat jaminan 3 sampai
8 bulan," jelasnya.
Sementara itu, Malaysia melakukan inisiasi program ini pada 2011 sementara implementasi
dilakukan pada 2018. Adapun kualifikasi minimal mengiur 12 selama 24 bulan kepesertaan.
Durasi manfaat yang diterima pekerja yaitu selama 6 bulan.
"Adapun manfaat yang diterima pekerja adalah employment benefit, employment services dan
vocational training. Kami sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan
Kemenkeu dan saat ini sedang proses finalisasi," tandasnya.
Anggun P. Situmorang Merdeka.com Kementerian Ketenagakerjaan mencatat realisasi
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji gelombang I mencapai 99,11 persen
121
