Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 167
"Kami bisa menjelaskan yang sedang kami siapkan terkait dengan kepesertaan adalah peserta
penerima upah, programnya mereka harus mengikuti 4 program: JHT, JKK, JKM, dan JP," kata
Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (18/1/2021).
Jadi, peserta JKP adalah mereka yang mengikuti 4 program di BPJS Ketenagakerjaan yang
disebutkan di atas.
Kemudian, penyelenggaranya mengkombinasikan cash benefit dari BPJS Ketenagakerjaan, dan
pelatih vokasi serta akses pasar kerja yang disiapkan oleh Kemnaker.
Lalu, dari sisi kriteria yang mendapatkan JKP adalah mereka yang di-PHK karena penggabungan,
perampingan atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan. Berikutnya akibat
kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.
"Tentu saja dikecualikan (untuk) PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total," sebutnya.
Dari sisi eligibilitasnya, ketentuan minimal masa kepesertaan adalah 24 bulan, masa iurnya 12
bulan, kemudian membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.
"Manfaatnya diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah
dilaporkan atau rata-rata upah nasional," papar Ida.
Terakhir dari sisi iurannya terdapat batas atas upah sesuai dengan plafon jaminan pensiun atau
menggunakan rata-rata upah nasional. Sumber iurannya adalah dari rekomposisi iuran JKK,
modal awal, dan iuran pemerintah.
"Ini baru draft karena kami dalam proses penyusunan RPP-nya. Kami sudah koordinasi dengan
kementerian dan lembaga, terutama dengan Kementerian Keuangan dan sekarang dalam proses
finalisasi," tambahnya.
166
