Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 169
INDONESIA BAKAL TIRU MALAYSIA TERAPKAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN
- Pemerintah Jokowi berencana menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi
pekerja di Indonesia. Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini adalah salah satu program yang diatur
dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, setidaknya sudah ada tiga negara yang
menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yaitu Jepang, Korea Selatan dan Malaysia.
Indonesia sendiri akan meniru Malaysia dalam menerapkan program tersebut.
"Kalau melihat dari tiga negara ini, kita lebih yang dekat yang dilakukan oleh Malaysia," ujar Ida
dalam rapat kerja bersama DPR, Jakarta, Senin (18/1).
Ida menjelaskan, Jepang melakukan inisiasi program ini pada 1947 sementara waktu
implementasi 1974. Pekerja menerima manfaat tunjangan pengangguran, layanan stabilitas
ketenagakerjaan dan layanan pengembangan SDM.
"Sementara itu, tidak ada kualifikasi sepanjang memenuhi kualifikasi cash benefit. Adapun durasi
yang diterima pekerja yaitu manfaat PHK 3 hingga 6 bulan. Meninggalkan pekerjaan secara
sukarela 3 atau 5 bulan. Kemudian, difabel 5 sampai 13," paparnya.
Selanjutnya, Korea selatan menginisiasi program ini pada 1960 kemudian waktu implementasi
1995. Adapun manfaat program tunjangan pengangguran, program stabilisasi pekerjaan,
program pengembangan kompetensi kerja.
"Kualifikasi minimal mengiur 6 bulan selama 18 bulan kepesertaan. Lalu durasi manfaat usia
kurang dari 30 tahun mendapat manfaat 3 sampai 6 bulan, sementara usia 31 hingga 50 tahun
dengan manfaat 3 sampai 7 bulan, untuk usia lebih dari 51 tahun atau cacat mendapat jaminan
3 sampai 8 bulan," jelasnya.
Penerapan di Malaysia Sementara itu, Malaysia melakukan inisiasi program ini pada 2011
sementara implementasi dilakukan pada 2018. Adapun kualifikasi minimal mengiur 12 selama 24
bulan kepesertaan. Durasi manfaat yang diterima pekerja yaitu selama 6 bulan.
"Adapun manfaat yang diterima pekerja adalah employment benefit, employment services dan
vocational training. Kami sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan
Kemenkeu dan saat ini sedang proses finalisasi," tandasnya.
[idr]
168
