Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 246
Ketua Departemen Media dan Komunikasi Kahar S Cahyono mengatakan KPSI berencana
membawa ribuan buruh saat pembacaan putusan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja
di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, akan ada aksi besar-besar saat pembacaan putusan.
KSPI AKAN GELAR AKSI LAGI SAAT PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA
DI MK
Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) yang menggelar aksi penolakan
Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, kini sudah membubarkan
diri. Aksi tersebut diikuti sekitar 50 orang.
Pantauan detikcom di lokasi, massa aksi membubarkan diri pada pukul 12.08 WIB. Massa
mengarah ke Tugu Tani dengan menggunakan mobil dan berjalan kaki.
Ketua Departemen Media dan Komunikasi Kahar S Cahyono mengatakan KPSI berencana
membawa ribuan buruh saat pembacaan putusan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja
di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, akan ada aksi besar-besar saat pembacaan putusan.
"Nanti begitu saat final, saat putusan akan dibacakan tentu saja kami sudah mempersiapkan
untuk melakukan aksi besar-besaran. Tidak hanya perwakilan seperti saat ini tapi juga
melibatkan puluhan ribu buruh seperti yang biasa bisa kita lakukan," ujar Kahar di lokasi, Senin
(18/1/2021).
Meski demikian, Kahar tidak mengetahui secara pasti kapan jadwal putusan tersebut. Kahar
memperkirakan pembacaan putusan akan digelar satu hingga dua bulan ke depan.
"kita berharap dalam satu-dua bulan ke depan ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
COVID-19 sudah mulai mereda sehingga kami bisa melakukan aksi besar-besaran," katanya.
Dia meminta MK profesional dalam memutus judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Kita
kita ingin memberikan pesan sekali lagi kepada Mahkamah Konstitusi agar tidak main-main untuk
memeriksa, mengadili perkara judicial review yang kami ajukan," katanya.
Diketahui, aksi yang digelar KSPI pada pukul 10.00 WIB itu sebagai bentuk penolakan buruh
terhadap UU Cipta Kerja. Menurut Kahar, UU Cipta Kerja terdapat berbagai masalah.
"Aksi ini sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk sikap dari KSPI yang ingin menegaskan
kembali bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang tidak dikehendaki oleh
kaum buruh. Ada banyak permasalahan di sana mulai dari upah minimum, pesangon, PHK yang
dipermudah, adanya beberapa sanksi pidana yang dihilangkan, dan berbagai macam lagi yang
dianggap merugikan oleh kaum buruh," ujar Kahar.
Tonton video 'KSPI Siap Aksi Besar-besaran Jelang Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja':.
245
