Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 258

GELAR DEMO, KSPI HARAP MK BATALKAN UU CIPTA KERJA

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengelar aksi demonstrasi
              di depan Mahkamah Konstitusi hari ini.

              "Kami kaum buruh tetap menolak UU Cipta Kerja dan meminta dengan segala hormat kepada
              hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan seadil-adilnya khususnya UU Cipta Kerja Klaster
              Ketenagakerjaan yang merugikan seluruh buruh di Indonesia. Kami minta batalkan," kata Said
              dalam siaran virtual di akun Facebook KSPI, Senin, 18 Januari 2021.

              Dia  mengatakan  hari  ini  berlangsung  sidang  gugatan  judisial  review  UU  Cipta  Kerja.  Sidang
              keempat itu mendengarkan argumentasi dan alasan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah
              dalam mengesahkan UU Cipta Kerja.

              Said menilai undang-undang Omnibuslaw itu, merugikan kaum buruh dan rakyat. Omnibuslaw,
              kata dia, tidak hanya mengatur persoalan buruh, tapi juga mengatur generasi yang akan masuk
              dalam pasar kerja.

              Menurutnya, yang paling berbahaya orang-orang baru yang mau masuk pasar kerja tidak dapat
              perlindungan dari negara. "Negara telah lalai dan abai dalam perlindungan dasar kepada rakyat
              yang sedang bekerja dan para rakyat yang akan masuk pasar kerja tanpa perlindungan negara,"
              ujarnya.

              Dia  mencontohkan  yang  paling  terasa  adalah  sistem  kontrak  kerja  seumur  hidup,  membuat
              pekerja tidak memiliki kepastian dan jaminan sosial.

              Padahal  sebelumnya  kontrak  tiga  kali  perpanjangan  dengan  total  waktu  maksimal  5  tahun.
              Dengan O mnibuslaw, kata dia, tidak ada lagi periode kontrak. "Mari rakyat Indonesia, kami
              mengajak semua berjuang melalui Mahkamah Konstitusi agar negara melindungi," kata dia.
              Selain  itu,  pegawai  kontrak,  kata  dia,  diperbolehkan  untuk  semua  jenis  pekerjaan  dalam
              Omnibuslaw. Dengan begitu, kini semua jenis pekerjaan bisa diberlakukan outsourching yang
              jaminan  kesehatan  dan  pensiun.  Padahal-undang  lama  hanya  pekerjaan  tertentu  yang  bisa
              outsourcing. "Lawan Omnibuslaw pasal-pasal yang merugikan masyarakat dan kaum buruh,"
              ujar Said dari KSPI.

































                                                           257
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263