Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 37

Judul               Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bermasalah
                Nama Media          Koran Jakarta
                Newstrend           Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            N-3
                Tanggal             2021-01-19 04:48:00
                Ukuran              175x142mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 35.000.000

                News Value          Rp 175.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penyelenggaraan program jaminan sosial
              ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan terus mengalami perkembangan. Namun, terdapat
              sejumlah kendala yang harus diselesaikan

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hingga Desember 2020, jumlah peserta BPJS
              Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 50,72 juta atau berkurang dibandingkan dengan 2019 yang
              sebanyak 55,2 juta

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Terkait  pengembangan  program  harus
              mengembangkan sesuai amanat Undang-Un-dang Dasar 1945 dan Konvensi International Labor
              Organiza-tion 102



              Ringkasan

              Program jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini masih belum optimal. Hal itu terjadi karena
              Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kerap menemukan masalah dalam
              pelaksanaannya.

              "Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan terus
              mengalami perkembangan. Namun, terdapat sejumlah kendala yang harus diselesaikan," kata
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di
              Jakarta, Senin (18/1).















                                                           36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42