Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 41
Selain itu PP juga akan mengatur struktur dan skala upah. Aturan baru juga soal upah tidak
masuk kerja atau upah tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu.
Beleid itu juga akan mengatur tentang bentuk dan cara pembayaran upah, peninjauan upah,
lantas hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Termasuk juga soal upah sebagai dasar
perhitungan hak dan kewajiban pekerja. RPP Pengupahan juga akan mengatur juga tentang
dewan pengupahan nasional dan sanksi administratif kepada pengusaha yang tidak
membayarkan upah sesuai at uran.
Selain RPP Penguapan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan tiga
RPP turunan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni RPP Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (TKA); RPP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengingatkan agar RPP ini memberikan
perlindungan pekerja. "Jangan sampai hak pekerja hilang," ujar Felly.
Vendy Yhulia Susanto
caption:
KONTAN/Muradi RPP ini merupakan salah satu aturan turunan setelah diundangkannya Undang
Undang Cipta Kerja.
40
