Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 38
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERMASALAH
Program jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini masih belum optimal. Hal itu terjadi karena
Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kerap menemukan masalah dalam
pelaksanaannya.
"Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan terus
mengalami perkembangan. Namun, terdapat sejumlah kendala yang harus diselesaikan," kata
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di
Jakarta, Senin (18/1).
Menaker menyebut masalah pertama adalah terkait cakupan kepesertaan jaminan sosial.
Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan harus dapat memperluas cakupan kepesertaan
semesta untuk semua segmen.
"Hingga Desember 2020, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 50,72 juta
atau berkurang dibandingkan dengan 2019 yang sebanyak 55,2 juta," jelasnya.
Temuan Masalah
Menaker melanjutkan masalah kedua dalam jaminan sosial ketenagakerjaan terkait dengan
penyelenggaraan tiga program jaminan sosial. Pihaknya menemukan banyaknya manfaat
penyakit akibat kerja (PAK) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang tidak terbayar
karena bersentuhan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pihaknya juga kerap menemukan penarikan lebih awal atas manfaat program Jaminan Hari Tua
(JHT). Penarikan itu memang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Per-menaker)
Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari
Tua, tetapi implementasinya membuat kondisi proteksi para pekerja menjadi rentan.
Sementara itu, kata Menaker, progam Jaminan Pensiun (JP) menghadapi masalah sangat
kecilnya manfaat dan tidak adanya peta jalan untuk menaikkan iuran JP menuju 8 persen.
Terdapat pula irisan hukum dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun
yang membuat perusahaan pelaksana program dana pensiun beranggapan bahwa program JP
tidak bersifat wajib.
"Terkait pengembangan program harus mengembangkan sesuai amanat Undang-Un-dang Dasar
1945 dan Konvensi International Labor Organiza-tion 102," ucapnya.
ruf/N-3
37
