Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2021

Kemnaker, Program Bantuan Subsidi Gaji atau (BSU) masih dalam proses penyesuaian data
dengan Bank BUMN atau Bank Himbara selaku penyalur.
"Penyaluran BSU saat ini masih dalam proses rekonsiliasi dengan Bank Himbara selaku bank
penyalur, mengingat dana yang tidak sedikit dan melibatkan berbagai bank sesuai rekening calon
penerima sehingga memerlukan waktu," ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tri Retno Isnaningsih seperti dikutip
SINDOnews dari website resmi Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/1/2020).

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, agar BLT subsidi gaji bagi
karyawan maupun pekerja tahun ini bisa disalurkan kembali kepada yang belum menerima
manfaat. Kemnaker juga terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya
melakukan perbaikan sisa data rekening yang belum tersalurkan.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya, apabila sisa penerima belum tersalurkan dan dimungkinkan
dapat dilanjutkan proses penyalurannya tahun ini," ungkapnya.
Sesuai data Kemnaker, target penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji sebanyak
12.403.896 orang dengan anggaran sebesar Rp29,76 triliun. Berdasarkan data sementara per
31 Desember 2020, anggaran telah terealisasi Rp29,41 triliun atau berhasil mencapai 98,81%.

Rinciannya, termin pertama tersalurkan sebanyak 12.265.437 penerima dengan total
Rp14,71triliun atau tercapai 98,88%. Sedangkan untuk termin kedua telah tersalurkan kepada
12.248.195 orang dengan anggaran sebesar Rp14,69 triliun atau 98,74%.

Adapun subsidi gaji yang belum tersalurkan sebanyak 294.160 orang. Data tersebut masih dalam
tahap rekonsiliasi dengan Bank Himbara sebagai bank penyalur untuk mendapatkan hasil
penyaluran yang rill. BLT subsidi gaji diberikan sebesar Rp1,2 juta per dua bulan kepada
karyawan atau pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. "Sisa anggaran subsidi gaji
yang belum tersalurkan telah dikembalikan ke kas negara pada 31 Desember 2020 sesuai dengan
peraturan menteri keuangan," jelasnya.(nng).

15