Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2021
P. 12

BURUH PERUSAHAAN REMPAH DI SURABAYA CURHAT KE DEWAN JATIM

              Puluhan buruh dari PT Gorom Kencana perusahaan rempah-rempah di Surabaya mengadukan
              manajemen perusahaan karena telah semena-mena memutus kerja para buruh sepihak ke DPRD
              Jatim, Rabu (13/1) kemarin.

              Tak hanya itu, meski para buruh sudah bekerja puluhan tahun diperusahaan tersebut namun
              mereka menerima upah di bawah UMK kota Surabaya.

              Menurut  Ketua  Federasi  Serikat  Buruh  Kerakyatan  PT  Gorom  Kencana,  Andy  Kristianto,
              permasalahan  upah  PT  Gorom  Kencana  adalah  adanya  PHK  massal  secara  sepihak  dan
              pembayaran upah dibawah ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai UMK kota Surabaya.

              "Tak hanya itu, perusahaan telah melakukan pelanggaran tenaga kerja dengan memberika upah
              dibawah UMK. Padahal selama pandemi Covid-19 ini, keuntungan perusahaan melimpah karena
              kebutuhan akan rempah-rempah meningkat ditengah pandemi," jelasnya.

              Atas permasalahan tersebut, lanjut Andy, pihaknya sudah melaporkan permasalahan tersebut
              ke Komnas HAM di Jakarta dan untuk permasalahan tenaga kerja sudah dilaporkan ke Dinas
              tenaga kerja di Surabaya dan Propinsi Jatim.

              "Pembayaran upah tanpa sesuai UMK dan PHK sepihak merupakan bagian dari pelanggaran HAM
              sehingga kami melaporkannya ke KOMNAS HAM," jelasnya.

              Sementara itu anggota Komisi E DPRD Jatim Harry Putri Lestari (HPL) mengatakan bahwa ada
              pelanggaran ketenaga kerjaan yang dilakuka perusahaan tersebut." Kalau tak dibayar upahnya
              sesuai UMK jelas ini pelanggaran tenaga kerja," jelas politisi asal PDI Perjuangan ini.

              HPL mengungkapkan pihaknya berharap Disnakertrans Jatim untuk turun memediasi sengketa
              antara buruh dan perusahaan. "Jika dalam proses sengketa tenaga kerja tersebut ditemukan
              pelanggaran tentunya pihak Disnakertrans Jatim bisa memberikan sanksi keperusahaan tersebut
              dengan beberapa mekanisme sesuai dengan aturan yang ada," tutupnya. [geh].





































                                                           11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17